MAKASSAR, Trotoar.id — Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditegaskan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari.
Penguatan pengawasan internal dan pencegahan korupsi menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Barru dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Komitmen tersebut disampaikan Andi Ina saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026).
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi birokrasi, serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah aspek strategis menjadi pembahasan, mulai dari optimalisasi fungsi pengawasan internal, penguatan pencegahan tindak pidana korupsi, hingga pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, forum tersebut menjadi momentum untuk memastikan prinsip integritas tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Andi Ina menegaskan, pencegahan korupsi harus dibangun melalui sistem pemerintahan yang kuat, pengawasan yang efektif, serta kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjunjung tinggi integritas,” tegas Bupati.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan anggaran daerah digunakan sesuai peruntukannya.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sulawesi Selatan, serta para kepala daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemkab Barru menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sistem birokrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur, serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barru.
Komentar