MAKASSAR, TROTOAR.ID — Reses anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, di Kecamatan Biringkanaya kembali memperlihatkan pola yang berulang: aspirasi warga yang stagnan, dan persoalan dasar yang tak kunjung tuntas.
Di dua titik kunjungan Kelurahan Berua dan Sudiang warga menyuarakan keluhan yang nyaris identik dengan reses-reses sebelumnya.
Jalan rusak, layanan kesehatan yang belum merata, hingga minimnya fasilitas olahraga menjadi daftar masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian menyeluruh.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa problem utama bukan lagi pada penyerapan aspirasi, melainkan pada efektivitas tindak lanjut kebijakan.
Odhika sendiri mengakui bahwa persoalan infrastruktur jalan menjadi keluhan paling dominan.
Bahkan, ia menyebut ada beberapa ruas di Berua yang kondisinya cukup memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki.
Namun di sisi lain, berulangnya keluhan yang sama justru menegaskan adanya persoalan struktural dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan di tingkat kota.
Jalan lingkungan yang rusak bukan sekadar isu teknis, melainkan indikator lemahnya prioritas anggaran dan distribusi pembangunan yang belum merata.
Di sektor kesehatan, masalah pendataan ulang desil untuk akses Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga kembali mencuat.
Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial masih menghadapi persoalan klasik: data yang tidak akurat dan lambat diperbarui.
Padahal, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keterlambatan akses KIS bukan sekadar administratif, tetapi berdampak langsung pada kemampuan mereka mendapatkan layanan kesehatan.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, posisi Odhika menjadi strategis namun sekaligus diuji.
Ia tidak hanya dituntut menyerap aspirasi, tetapi memastikan adanya tekanan politik agar dinas terkait benar-benar bergerak.
Di sisi lain, munculnya aspirasi terkait sarana olahraga menunjukkan bahwa kebutuhan warga mulai bergerak dari sekadar bertahan hidup menuju kualitas hidup.
Namun, minimnya fasilitas publik mengindikasikan bahwa ruang-ruang sosial di wilayah pinggiran belum menjadi prioritas pembangunan kota.
Reses ini pada akhirnya memperlihatkan dua wajah: di satu sisi menjadi kanal demokrasi yang hidup, namun di sisi lain menjadi cermin berulangnya persoalan yang sama.
Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang dikeluhkan warga karena itu sudah jelas dan berulang melainkan sejauh mana komitmen politik dan kapasitas birokrasi mampu mengubah aspirasi menjadi realisasi.
Tanpa itu, reses berisiko hanya menjadi rutinitas formal, sementara warga tetap berkutat pada masalah yang sama dari tahun ke tahun.
