Rapat Monitoring Batal, KPK Kecewa Terhadap Pemrov Sulsel

Suriadi
Suriadi

Sabtu, 09 Desember 2017 16:51

Rapat Monitoring Batal, KPK Kecewa Terhadap Pemrov Sulsel

 

Trotoar.id, Makassar — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berang melihat antusiasme Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel tidak memiliki keseriusan dalam ikut melakukan pencegahan korupsi.

Bahkan Rapat Monitoring dan evaluasi (Monev) yang di gelar KPK, cuma di hadiri beberapa kepala dinas, dan beberapa kepala dinas lainnya mangkir tifak hadir dal kegiatan yang di gelar hingga 13 desember mendatang.

“Kami ini cuma mau mengajak bagaiamana​ OPD bisa ikut berperan dalam melakukan pencegahan korupsi, dan saya sangat kecewa dengam prilaku Kepala OPD yang cuek akan kegiatan yang digelar KPK bersama pemerintah provinsi Sulawesi selatan,”Kata Dwi aprilia Linda selaku koordinator wilayah Sulsel Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK ditemui usai Monev di Kantor Inspektorat Sulsel,

Suasana Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPK Bersama Pemerintah Provinsi Sulsel, yang Batal Kerena Antusiasme Kepala OPD Pemrov Sulsel yang Tak di Hadiri Sejumlah Kepala Dinas

Bahkan kegiatan monev yang dilakukan hari 0ertama Jum’at kemarin, dianggap tidak maksimal, sebab peserta yang seharunya dari kalangan pejabat eselon II, III, tidak merespon kegiatan pencegahan korupsi yang di gelar KPK.

Karena hampir semua kepala OPD tidak hadir dan bahkan Surat Keputusan (SK) penetapan rencana aksi juga belum ada. Sehingga rencana aksi di undur.

“Kemudian semua update atau rencana aksi tersebut bisa di laporkan di hari Rabu. Kita lihat bagaimana progresnya. Itulah nanti yang benar-benar di laksanakan atau tidak, dilihat komitmennya seperti apa,” tambahnya.

Dwi membeberkan, identifikasi sebenarnya telah dilaksanakan pada bulan April lalu dimana komitmen dilakukan pada tanggal 4 Mei dan selanjutnya KPK mengirimkan surat untuk menyusun SK dari Mei sampai bulan Desember. Akan tetapi SK yang dimaksud belum keluar juga.

“Kita sesalkan usulan dilakukan bulan mei, untuk segera pemerintah provinsi Sulsel menyusun SK, namun sampai saat ini SK tersebut tak kunjung diterbitkan,”tambahnya.

Bahkan dari hasil identifikasi titik rawan terjadinya tindakan korupsi, Dwi menjelaskan ada lima hal di Sulsel yang masih lemah terkait, yakni perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian perizinan, lemahnya pengawasan dan SDM yang harus dikuatkan.

“Rekomendasinya itu planing yang terintegrasi, pengadaan barang dan jasa, Optimalisasi untuk perizinan jadi sudah tidak ada suap gratifikasi dan seterusnya, penguatan SDM jadi kalau tidak ada suap gratifikasi ataupun pemerasan dalam rotasi mutasi pegawai,” bebernya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro29 Mei 2024 19:17
Tiga Pesan Prof Zudan Pj Gubernur Sulawesi Selatan di Konferwil NU Sulsel
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri pembukaan Konferensi Wilayah (Konferwil) XIV Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, y...
Metro19 Juni 2024 20:38
Prof Zudan Apresiasi PT Vale yang Peduli Kesejahteraan Masyarakat
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasinya terhadap PT Vale yang sangat peduli terhadap keberlanjutan da...
Metro19 Juni 2024 18:19
Indira Yusuf Ismail Tinjau Posyandu Palm 5
Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, melakukan peninjauan ke Posyandu Palm 5 di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, pada Rabu, 19 J...
Politik19 Juni 2024 18:06
AIA Disebut Juru Kunci Pertarungan di Pilgub Sulsel 2024
Dengan semakin dekatnya Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024, nama Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) semakin mencuat sebagai tokoh kun...
Politik19 Juni 2024 18:01
Adnan Sambangi Markas Amran Sulaiman, Pengamat: Pertemuan Bersifat Spekulatif
Dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) semakin memanas. ...