TROTOAR.ID, MAKASSAR– Beredarnya surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulsel) terkait imbau tidak usah menggelar pawai takbir saat malam takbiran Idul Fitri 1439 Hijriyah yang ditujukan kepada Wali Kota dan Bupati se- Sulawesi selatan membuat seluruh eleman angkat bicara.
Hal ini ditanggapi serius oleh Ketua Pemuda Alumni Lemhannas (IPAL) Sulsel Ardiansyah yang menilai bahwa Plt Gubernur Sulsel Soni Sumarsono tidak mengenal dan memahami bukan hanya Islam tetapi juga cultur masyarakat Sulsel dengan baik.
“Islam adalah agama rahmatan lilalamin, rahmat sekalian alam sehingga penyambutan malam hari raya Idhul Fitri dengan pawai takbir keliling adalah bentuk seruan untuk menyemarakkan keislaman dan menggembirakan kemanusiaan dalam konteks ke-Indonesia-an, Olehnya tidak tepat Plt Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan pawai takbir keliling,” kata Ardi sapaannya saat dikonfirmasi, Kamis (14/6/2018).
Baca Juga :
Lebih lanjut, Ketua Perhimpunan Pemuda Wawasan Nusantara (PP Wasantra) Sulsel ini menambahkan bahwa pawai takbir keliling sudah mentradisi ditengah masyarakat Sulawesi.
“Olehnya kami berharap semestinya surat edaran tersebut tidak semestinya dikeluarkan tetapi yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah membangun kerjasama dengan TNI Polri untuk bersama- sama dengan masyarakat melakukan pawai takbir keliling dan sekaligus melakukan pendampingan dan pengawalan,” tambahnya.
Menurut Ardi, tentu itu tidak bisa dipungkiri bahwa bisa saja ada oknum yang akan melakukan hal demikian namun, selama ini pawai takbir keliling senantiasa berjalan dengan baik dan damai.
“Justru dengan pawai takbir keliling itu dapat meminimalisir kegiatan kegiatan masyarakat dan pemuda khususnya untuk melakukan penyambutan atau perayaan malam Idhul fitri yang dengan cara cara yang tidak bijak,” tuturnya.
Dengan demikian, Ia menilai bahwa ada pihak kepolisian dan TNI yang bisa melakukan fungsi – fungsi pelayanan dan bagaimana menciptakan kamtibmas jika seandainya pawai takbir keliling ini dilaksanakan.
“Ini sangat menyesalkan adanya surat edaran tersebut, ia bahkan menyebutkan bahwa Plt gubernur tidak mampu menggembirakan kemanusiaan dan keberagaman, justru ini adalah bibit ajaran intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah,” tutupnya.(**)
Komentar