JAKARTA, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membawa inovasi pembangunan anak usia dini Kota Makassar ke panggung Asia-Pasifik.
Di forum internasional ARNEC Learning Forum 2026, Munafri memaparkan strategi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang inklusif, terintegrasi, serta responsif terhadap perubahan iklim.
Di hadapan peserta dari berbagai negara, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan fondasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan masa depan ekonomi daerah.
Paparan tersebut disampaikan saat Appi menjadi pemateri dalam ARNEC Learning Forum 2026 bertema “From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific”, yang diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Dalam diskusi panel mengenai kepemimpinan lokal dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini, Appi berbagi pengalaman bersama sejumlah perwakilan pemerintahan dan organisasi dari kawasan Asia-Pasifik.
Mereka di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Siem Reap, Kamboja; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Joel Lasam dari Sekretariat ARNEC Bumpa Tshering, Pejabat Pendidikan Distrik Paro Dzongkhag, Bhutan Mahmuda Akhter dari Jaringan Pengembangan Anak Usia Dini Bangladesh serta Coleen Enajada dari Dinas Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Kota Talisay, Filipina.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai peran kepemimpinan daerah dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat layanan pengembangan anak usia dini yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Di hadapan peserta forum, Appi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menempatkan pengembangan anak usia dini sebagai bagian penting dari visi pembangunan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan (MULIA).
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia enam tahun.
Pada fase tersebut, pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak.
“Kami meyakini bahwa investasi pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk pembangunan manusia dan masa depan ekonomi Kota Makassar,” demikian substansi paparan Appi.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemkot Makassar menerapkan pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI).
Pendekatan ini menghubungkan berbagai layanan yang dibutuhkan anak, tidak hanya pendidikan, tetapi juga kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat.
Appi menekankan bahwa tanggung jawab pengembangan anak usia dini tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor agar layanan yang diterima anak dan keluarga dapat berjalan secara terpadu.
“Pendekatan ini kami perkuat melalui keterlibatan Bunda PAUD dan kelompok kerjanya di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, bersama TP PKK, tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan,” tuturnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, sekaligus memperluas keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak usia dini.
Salah satu praktik baik yang dipaparkan Appi adalah penguatan kapasitas satuan pendidikan dan tenaga pendidik melalui pendampingan penerapan PAUD-HI.
Sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan terkait penerapan pendekatan tersebut.
“Dengan lebih dari 1.000 guru dan seluruh Bunda PAUD kecamatan serta kelurahan telah mengikuti pelatihan,” ungkap Appi.
Selain pendampingan dan pelatihan, Pemkot Makassar mengembangkan inovasi PAUD negeri sebagai Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal.
Melalui konsep tersebut, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, pemberdayaan keluarga, dan pembelajaran bersama bagi masyarakat.
Sekolah diharapkan dapat menjadi tempat bagi orang tua untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengasuhan positif, masyarakat mengikuti kegiatan literasi dan pelatihan keterampilan, serta guru meningkatkan kapasitas profesionalnya.
Konsep ini juga diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan yang inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan, termasuk anak penyandang disabilitas.
Hingga 2026, sejumlah PAUD negeri telah dikembangkan di beberapa kecamatan di Makassar, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Dalam paparannya, Appi turut menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang terukur untuk memastikan program pengembangan anak usia dini berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, komitmen pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini harus tercermin dalam perencanaan dan alokasi anggaran, bukan sekadar tertuang dalam dokumen kebijakan.
Pada 2025, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar mencapai sekitar Rp1,37 triliun.
Sementara itu, program pengelolaan PAUD didukung anggaran lebih dari Rp30,5 miliar untuk menunjang sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas pendidik.
Pemkot Makassar juga mengedepankan pemerataan akses pendidikan dengan memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam skema yang dipaparkan, alokasi kuota ditetapkan sebesar 60 persen bagi anak dari keluarga kurang mampu dan 40 persen bagi warga lokal.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh layanan pendidikan anak usia dini, sekaligus memastikan dukungan pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Appi menegaskan, efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran program menjadi aspek penting agar investasi pemerintah memberikan manfaat nyata bagi anak dan keluarga.
Selain pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan, isu perubahan iklim turut menjadi perhatian dalam pengembangan PAUD-HI di Makassar.
Pemkot Makassar mendorong pembiasaan perilaku ramah lingkungan melalui sejumlah kegiatan praktis di satuan pendidikan, seperti urban farming, pengembangan pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.
Melalui pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya menjadi tempat anak mempelajari teori, tetapi juga ruang pembelajaran langsung untuk mengenal dan menjaga lingkungan sekitarnya.
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap layanan pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan serta dukungan tambahan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.
“Berbagai inovasi praktis juga kita kembangkan, mulai dari percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi peserta PAUD, penguatan literasi lingkungan, penyediaan ruang pengasuhan keluarga, hingga pengembangan PAUD sehat dan ramah anak,” papar Munafri.
Menurutnya, pendekatan pengembangan anak usia dini perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik setiap wilayah, termasuk tantangan lingkungan yang dihadapi masing-masing komunitas.
Melalui forum ARNEC Learning Forum 2026, Appi menekankan bahwa keberhasilan pengembangan anak usia dini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada konsistensi kepemimpinan, inovasi tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.
Bagi Pemkot Makassar, investasi pada anak usia dini merupakan langkah jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, tangguh, inklusif, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“Melalui pendekatan holistik-integratif, Makassar berupaya menunjukkan bahwa potensi lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutup Appi.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Bunda PAUD Kota Makassar yang juga Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.
Komentar