TROTOAR.ID, MAKASSAR — Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menghentikan secara tidak hormat lima komisioner KPU Kta Palopo, karena dianggap melanggar Kode Etik, akan menempuh upaya hukum.
Bahkan kelimanya akan mendatangi DKPP untuk mempertanyakan apa yang menjadi dasar DKPP memberhentikan kelimanya sebagai penyelenggara pemilu.
“Kita akan ke DKPP mempertanyakan apa landasan DKPP mberhentikan kami sebagai komisioner KPU,”Kata Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar.
Baca Juga :
Mantan ketua KPU Palopo ini menganggap keputusan DKPP dianggap tidak adil, sehingga para mantan komisioner tersebut akan kejalarta dengan bukti yang akan dibawah perihal sangahaan yang di tuduhkan kepada lima komisioner KPU Palopo.
“Bagi kami putusan DKPP tidak adil dan kami akan mengambil upayah hukum, termasuk membuktikan jika keputusan DKPP keliru dengan melampirkan bukti yang menganggap kelimanya bersalah,” Tambahnya.
Menurut Haedar, dalam amar putusan pun DKPP tidak mencantumkan detail pelanggaran yang dilakukannya sehingga berujung pada sanksi pemberhentian tetap tersebut.
“Amar putusan kan sudah keluar sejak dibacakan putusan tersebut dan itu sudah ada di website DKPP. Dalam amar putusan tersebut, DKPP tidak mencantumkan secara jelas apa pelanggaran yang kami lakukan. Padahal waktu itu, sebelum mengambil keputusan kami sudah berkonsultasi secara berjenjang mulai dari KPU provinsi sampai KPU RI. Waktu itu, Dirjen Otda (Otonomi Daerah) dan KPU RI mengatakan bahwa itu tidak melanggar. Terus DKPP mengatakan kami tidak berintegtiras dimana letaknya kesalahannya? Ini bukan persoalan etik, lalu DKPP menganggap ini kesalahan. Jadi tidak setimpal,” keluhnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memecat 5 anggota KPU Kota Palopo karena dianggap lalai dalam mengambil keputusan termasuk mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Palopo (Ady)
Komentar