TROTOAR.ID, JAKARTA – Saling serang argumen ditunjukkan kedua pasangan calon Capres dan Cawapres di debat perdana Pilpres tahun 2019, kamis, 17/1/2019.
Pasalnya, Paslon nomor 2 yakni Prabowo-Sandiaga Uno memberikan pertanyaan terkait dugaan diskriminasi penegakan hukum yang tebang pilih di Indonesia. dimana dirinya bertanya kepada Jokowi soal penegakan hukum selama dirinya memerintah.
“Yang kita temukan ada perasaan di masyarkat bahwa hukum itu kadang-kadang berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah yang mendukung paslon nomor satu itu tidak apa, tapi ada ada kepala desa yang menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan, ditangkap,” kata Prabowo.
Mendengar hal ini, pasangan capres dan Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin jelas membantah tudingan terkait adanya dugaan diskriminasi penegakan hukum di Indonesia, ia menuturkan, jika negara ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum ada mekanisme hukum yang mesti diikuti.
“kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum, jangan kita grasa grusu, contohnya, jurkamnya pak prabowo, katanya dianiaya mukanya babak belur kemudian komprens bersama sama, nyatanya akhirnya ternyata operasi plastik, ini negara hukum loh, ada bukti gampang langsung laporkan saja,”ujar Jokowi.
Lanjut Jokowi menegaskan, jika penegakan hukum yang sesuai prosedur itu tidak melanggar hukum dan Ham, misalnya penahanan terhadap tersangka memang merampas kemerdekaan seseorang, tapi penegakan hukum hadir untuk melindungi masyarakat.
“ada tersangka korupsi yang ditahan, itu bukan pelanggaran ham, itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan, namun jika ada prosedur hukum yang menyalahi aturan hukum, silahkan, ada kok mekanismenya, bisa lewat pra pradilan misalnya,” paparnya.
Diketahui, Debat perdana Pilres tahun 2019, digelar dengan tema pemaparan Visi Misi Capres Dan Cawapres, dimana issu yang diangkat adalah Hukum, Ham, Korupsi dan Teroris.
Komentar