TROTOAR.ID,MAKASSAR- Kejati SulSelbar resmi menerima laporan dan penyerahan data dari PGMPR terkait kasus dugaan kolusi PT. PLN(persero) Sulselrabar dan PT. Lisna Abdi Prima, Jumat 12/4/2019.
Kepala Seksi Penerangan Hukum, Salahuddin mengatakan, bahwa laporan data yang diberikan, akan diteruskan ke Pimpinan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“laporan tersebut telah kami terima, kami akan teruskan ke pimpinan untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,”ujar Salahuddin dihadapan massa aksi.
Disamping itu Iponk selaku Jenderal Lapangan PGMPR mengharapkan bahwa pihak kejati dapat bekerja sama untuk menuntaskan kasus dugaan Korupsi ditubuh PLN Sulselrabar.
“kami harap proes ini dapat terang benderang agar masyarakat tau, disamping itu kami berharap oknum tersebut segera mengedam di jeruji besi yang telah merapas hak rakyat sul-sel dengan menggunakan P2TL dengan memberikan proyek ke vendor abal-abal,”tegasnya.
Sebelumnya, Puluhan mahasiswa dan masyarakat Sulsel yang tergabung dalam Persatuan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (PGMPR) menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejati Sulsel.
Dimana aksi tersebut dilakukan karena adanya dugaan indikasi korupsi dan kolusi
dalam proses lelang P2TL yang melibatkan mantan General Menager PLN Sulselrabar dengan Pimpinan PT Lisna Abdi Prima selaku pemenang tender 2017-2018.
Persoalan tersebut disinyalir merugikan PT PLN Persero Sulselrabar serta merugikan masyarakat akibat ulah PT LAP dalam melakukan Penertiban, Penindakan sekaligus Pencabutan KWH Masyarakat.
Diketahui, Proyek P2TL milik PT PLN (Persero) memakan anggaran sebanyak Rp7.550.380.782 yang bersumber dari APLN tahun anggaran 2017.
Komentar