TROTOAR.ID, MAKASSAR – Puluhan Anggota DPD-RI terpilih periode 2019 – 2024 menggelar acara silaturahmi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Peran, Fungsi dan Tugas DPD RI dalam Konstelasi Kewenangan pada Sistem Ketatanegara” ini berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/07/2019) malam.
Baca Juga :
FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka penguatan tugas serta penguatan DPD-RI dalam sitem ketatanegaraan.
“Penting sekali pertemuan hari ini, karena dapat membuka wawasan bersama, menggali ide ide inspiratif untuk mendukung upaya penguatan lembaga DPD-RI sebagai lembaga representasi daerah,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin, saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).
Selain membincang tupoksi Senator, pertemuan ini juga sekaligus membangun sinergitas untuk menjalankan berbagai strategi guna mewujudkan penguatan DPD-RI serta mengembalikan DPD kepada marwahnya sebagai mana digariskan dalam Konstitusi.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur ini mengatakan peran DPD sangat besar terhadap perkembangan daerah.
Untuk itu keberadaan para Senator harus betul-betul bisa memperjuangkan anggaran untuk daerahnya meski kewenanangan kita sebatas pertimbangan dan pengawasan.
“Peran DPD ini sangat terbatas untuk kepentingan daerah. Harusnya DPD ikut membahas, memperjuangkan anggaran untuk daerah, sebagai perwakilan dari daerah,” jelas Mahyudin
Mahyudin mengajak para anggota DPD yang hadir berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. “Mari kita berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, serta untuk kepentingan daerah kita,” ajak Mahyudi.
Anggota DPD RI lainnya , Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan dengan hadirnya anggota DPD yang muda terpilih, dirinya yakin Lembaga DPD RI semakin kuat.
“Dengan banyaknya anggota DPD yang muda dan milenial yang terpilih, saya yakin lembaga DPD ini semakin kuat kedepan. Intinya bagaimana membangun komunikasi yang bagus untuk kepentingan masyarakat,” ucap Gusti Kanjeng Ratu
Acara tersebut menghadirkan anggota DPD Terpilih dari Provinsi Sulawesi Selatan , Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan, Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Tak hanya anggota DPD, Forum tersebut nuga dihadiri Ahli Hukum Tata Negara, Guru Besar Universitas Muslim Indonesia, Prof. DR. H. La Ode Husen, S.H.,M.H. dan Ahli Hukum Tata Negara STIH Jentara, Bivitri Susanti, S.H.,LL.M. (*)
Komentar