google-site-verification: google2bac01165fc720cc.html
class="post-template-default single single-post postid-33192 single-format-standard wp-custom-logo">

Home / Parlemen

Kamis, 19 September 2019 - 20:46 WIB

SK 85 Anggota DPRD Tertahan di Kemendagri

TROTOAR.ID,MAKASSAR — Kepala Bagian Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sulsel Syamsiah mengaku, jika 85 SK anggota DPRD Periode 2019-2024 belum diterima sehingga undangan kandidat pun belum dibagikan 

“Kita belum terima SK pelantikan anggota DPRD,” Kata Syariah kepala Bagian Persidangan

Sehingga belum adanya SK pelantikan 85 anggota DPRD maka, undangan juga belum ikut disebarkan kepada para anggota DPRD yang terpilih pada pemilu 17 April 2019 yang lalu.

Baca Juga  Pansus Hak Angket KPK Ingin Konsultasi, Jokowi Bilang Begini

Namun meski demikian, sekretariat DPRD telah mempersiapkan sejumlah agenda untuk melakukan pelantikan termasuk menata ruang sidang paripurna yang ada di lantai tiga gedung utama DPRD Sulsel.

“Kalau persiapan sudah 90 persen, hanya saja SK belum turun. Kita berharap SK bisa turun minggu ini,” pungkasnya.

Baca Juga  Walikota Makassar Izinkan Resepsi Pernikahan, Ketua DPRD Sulsel Bilang Begini

Sementaravitu kepala Biro pemerintahan daerah Provinsi Sulsel Ambarala mengungkapkan SK anggota DPRD Sulsel belum di keluarkan kementrian dalam negeri.

“Kami belum menerima SK tersebut, dan jika ada pasti kami dipanggil ke jakarta untuk mengambilnya,” Jelasnya

Share :

Baca Juga

Metro

Warga Bontoala Curhat Ke AYP Soal Sampah dan Banjir

Metro

Komisi D Gelar Rapat Bersama Balai Jalan Nasional Bahas Jembatan Bojo

Nasional

Diperiksa Sidang Hak Angket, Lubis: Saya Tidak Pernah di Libatkan Pak

Metro

Tidak Hadir Paripurna Hak Angket, DPD Gerindra Panggil Yusran Sofyan

Metro

Komisi E Minta Pemrov Persiapkan Diri Hadapi Wabah Corona

News

Dewan Sesalkan Eksekusi Lahan Mattoangin Berakhir Bentrok

Parlemen

Pembayaran Listrik Membengkak, DPRD Makassar RDP Bersama PLN

Hukum

KPK Hentikan 36 Kasus, Anggota Komisi III: Ada Apa Dengan KPK