TROTOAR.id – PT. Mitra Hijau yang merupakan salah satu perusahaan transporter/jasa pengangkut Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (LB3) yang disinyalir atau diduga telah menyalahi standar, operasional, prosedur (SOP) dan mekanisme jasa pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya (LB3) dalam pelaksanaan di lapangan khususnya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan penghasil LB3 yang apabila tidak terkelola dengan baik memiliki potensi besar memunculkan buruknya manajemen pengelolaan LB3 hingga pencemaran lingkungan, Sabtu (1/5/2021).
LB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun bahwa Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan SOP dan dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan mulai dari hilir hingga ke hulu proses pada manajemen pengelolaan limbah B3
Baca Juga :
Koordinator Aliansi Pejuang LHK Sulawesi Selatan yang juga merupakan Paralegal Gakkum KLHK, Rahmat menjelaskan bahwa ada dugaan bahwa PT. Mitra Hijau yang merupakan salah satu transporter/jasa pengangkutan limbah B3 telah melakukan beberapa hal yang telah menyalahi prosedur.
“PT. Mitra Hijau disinyalir dan diduga telah melanggar SOP terkait pelaksanaan dan mekanisme pengangkutan LB3 diantaranya adalah PT. Mitra Hijau setelah bekerja sama dengan beberapa fasyankes telah melalaikan tugasnya sebagai pengangkut, sehingga menyebabkan LB3 di fasyankes menumpuk dalam waktu yang relativ lama. LB3 yang seharusnya diangkut berdasarkan jenis dan waktu lama penyimpanan sehingga tidak menimbulkan potensi pencemar kepada lingkungan, petugas kesehatan, dan masyarakat sekitar,” tuturnya, Sabtu (1/5/2021).
Selain itu, kata dia, pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Mitra Hijau diduga dikirim ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan, sehingga dokumen LB3 lembar ketujuh biasanya mengalami keterlambatan sampai kepada penghasil limbah dan seringkali menjadi temuan ketika pelaksanaan audit Fasyankes.
“Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa sudah ada pengolah dan pemusnah limbah B3 di sulawesi selatan,” ujarnya.
Berdasarkan uraian dan dugaan diatas Aliansi Pejuang LHK Sulsel mendesak kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengaudit izin jasa pengangkutan LB3 dan melakukan evaluasi kepada perusahaan tersebut.
“Oleh karena kami mendesak kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan audit dan evaluasi kepada PT. Mitra Hijau berdasarkan dugaan diatas. Hal itu jelas pengelolaan limbah merupakan hal yang serius yang tidak dapat dikesampingkan, mengingat dampaknya terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta sanksi hukumnya. Kami menekankan juga bahwa hal ini harus segera dilakukan sehingga potensi pencemaran lingkungan yang dapat menggangu dapat kita cegah. Sehingga pelaku pelanggaran aturan terkait pengelolaan LB3 harus diselesaikan secara tegas sesuai dengan aturan, hukum serta ketetuan yang berlaku.” terang Rahmat. (Rls/Trotoar)
Komentar