TROTOAR.ID, PAPUA – Provinsi Papua menyebut lockdown diterapkan dengan menutup akses keluar-masuk Provinsi Papua. Kebijakan itu rencananya dilakukan dua pekan.
Akan tetapi pemerintah pusat di Jakarta tak merestui Pemerintah Provinsi Papua menerapkan lockdown, dan meminta agar Papua menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 saja.
Hal ini diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, lockdown akan membingungkan masyarakat, beda dengan aturan PPKM Level 4 karena lebih jelas dan rinci.
Ada tiga daerah di Papua yang menerapkan PPKM Level 4, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
Sementara ada sejumlah daerah di Papua yang menerapkan PPKM Level 3; Di antaranya daerah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON).
Upaya ini dilakukan, kata Tito, untuk menekan laju penularan covid dan persiapan PON.
“Saya sudah komunikasikan ke Pak Gubernur jadi kita gunakan istilah PPKM level 4 level 3, bukan istilah lockdown. Kalau lockdown, nanti masyarakat jadi bingung. Belum tentu seluruh masyarakat memahami arti lockdown,” kata Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang aktif mendampingi isu-isu yang berkaitan dengan Papua, Veronica Koman, menanggapi langkah Jakarta.
Ia mempertanyakan apakah Jakarta sedang merencanakan permusuhan etnis?
“Jakarta sedang merencanakan pemusnahan etnis kah? Udah tau mayoritas Orang Asli Papua tidak mau vaksin. Lalu tetap paksakan PON. Lalu larang Papua lockdown,” kata Vero sapaan akrabnya, Senin (25/7). (Alam)
Komentar