MAKASSAR, Trotoar.id — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Enrekang yang dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026) resmi ditunda.
DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memilih menunggu terbitnya surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebelum melanjutkan tahapan pemilihan ketua.
Musda yang sedianya digelar di Kantor Golkar Enrekang pukul 09.00 WITA itu tertunda akibat belum lengkapnya persyaratan administrasi bakal calon ketua.
Dua nama yang dijadwalkan bersaing, yakni Saleh Rahim dan Khaerul La Tanro, sama-sama masih membutuhkan persetujuan khusus dari DPP Golkar.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Rahman Pina, didampingi Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian, menegaskan bahwa penundaan tersebut merupakan langkah untuk memastikan seluruh proses Musda berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi.
Menurutnya, DPD I tidak ingin memaksakan pelaksanaan Musda ketika masih terdapat persyaratan administratif yang belum terpenuhi.
“Kami tidak ingin ada hal yang menyisakan celah. Ini juga untuk kepentingan dan nama baik Golkar itu sendiri,” ujar Armin.
Persoalan administrasi tersebut berkaitan dengan rekam jejak organisasi kedua kandidat. Saleh Rahim membutuhkan diskresi karena berdasarkan penelusuran internal, yang bersangkutan pernah berpindah partai politik.
Sementara Khaerul La Tanro juga memerlukan dispensasi khusus karena masa keanggotaannya dalam kepengurusan Golkar belum genap lima tahun.
Dalam ketentuan organisasi Golkar, persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi oleh bakal calon membutuhkan persetujuan atau diskresi dari DPP sebagai otoritas partai di tingkat pusat.
Rahman Pina mengungkapkan, permohonan diskresi tersebut secara prinsip telah mendapatkan sinyal persetujuan dari DPP. Namun, keputusan final tetap menjadi kewenangan pimpinan pusat.
Ia menegaskan, DPD I Golkar Sulsel tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat mana yang akan memperoleh diskresi tersebut.
“Untuk siapa diskresi yang dimaksud, itu murni domain DPP. Biar DPP yang menentukan siapa yang mendapat diskresi. Yang pasti, syarat diskresi wajib dikantongi calon jika tak memenuhi syarat,” terang Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut.
Meski telah memperoleh sinyal persetujuan, DPD I Golkar Sulsel belum bersedia melanjutkan Musda sebelum surat keputusan atau dokumen resmi dari DPP diterima secara fisik.
Sikap tersebut membuat agenda pemilihan Ketua Golkar Enrekang periode 2026–2031 harus menunggu kepastian administrasi dari pusat.
Dengan tertundanya Musda, persaingan antara Saleh Rahim dan Khaerul La Tanro untuk memperebutkan kursi Ketua Golkar Enrekang kini belum memasuki tahap penentuan. Kepastian siapa yang memenuhi persyaratan pencalonan masih bergantung pada keputusan diskresi DPP Golkar.
Komentar