Trotoar.Id, Makassar, — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Ni’matullah Erbe meluruskan opini yang mulai menyudutkan dirinya terkait PT.Vale.
Dia mengatakan jika dirinya tidak punya kepentingan apapun dengan PT Vale namun cuma dirinya ingin meluruskan informasi tentang narasi yang mengatakan DORD mengusir PT Vale.
Perlu diketahui dalam Rapat yang dilakukan Komisi D dengan utusan PT Vale adalah raoat dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan warga tentang limbah
Sehingga tidak wajar jika, ada yang menyebut DPRD mengusir, karena RDP bukan raoat pengambilan keputusan uang harusenghadirkan orang yang dapatengambil keputusan di PT Vale
“Saya rasa orang yang diutus PT Vale adalah orang yang berkompeten persoalan limbah, sebab berdasarkan Surat RDP membahas tentang limbah, bukan yang lainnya,” Kata dia
Kalaupun ada yang menentukan soal urusan lain, itu dikatakan sebagai dinamika dalam rapat, namun tidak dengan mengusir utusan yang telah memiliki itikad baik menghadiri undangan dari Komisi D.
Kapanlagi sebelumnya, muncul komentar ketua komisi D yang mengatasnamakan DORD menolak perpanjangan izin dari PT Vale yang dipublikasi oleh sejumlah media.
Sehingga Ni’matullah menilai hal itu tepat, karena tidak mewakili atas nama DPRD sebagai institusi negara, dan cuma mewakili aspirasi orang per orang di DPRD Sulsel.
“Sementara kami di DPRD Sulsel, secara kelembagaan belum pernah membicarakan dan putuskan hal itu secara komprehensif dan sesuai mekanisme DPRD, dan soal perpanjangan izin lagian bukan kewenangan DPRD, dan semua menjadi kewenangan, pemerintah pusat, ” tandasnya.
“Jadi, bukan soal setuju atau tidak tentang kontrak PT.Vale, tetapi hal itu belum menjadi sikap lembaga. ,” sambung Ulla sapaan akrab Ketua Partai Demokrat Sulsel periode lalu itu.
Seyogyanya, lanjut Ni’matullah, seharusnya Komisi D memberi kesempatan kepada utusan PT.Vale untuk menjelaskan secara atau klarifikasi atas laporan masyarakat dan protes dari WALHI Sulsel, terkait soal limbah.
Bila ternyata dianggap datanya kurang valid atau penjelasannya kurang memadai karena kapasitas jabatannya di perusahaan tidak pada level pengambil kebijakan, maka buatlah kesimpulan sementara dan rekomendasikan rapat tindak lanjut dengan meminta kehadiran otoritas yang lebih tinggi di PT.Vale, direktur misalnya.
“DPRD ini lembaga terhormat, jadi berperilaku terhormat dengan saling menghargai. Rapat dengar pendapat (RDP) itu rutin dilakukan di DPRD, hampir tiap bulan dan hampir semua komisi melakukan rapat-rapat seperti itu,” ujarnya.
Ni’matullah pun menjelaskan bahwa RDP itu forum klarifikasi terhadap masalah-masalah atau aspirasi masyarakat yang mencuat atau aspirasi yang masuk ke DPRD.
Sehingga, untuk keperluan tersebut, maka DPRD mengundang pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau aspirasi masyarakat tersebut.
“Kenapa perlu mengundang pihak terkait, karena kita harus dengar semua pihak tentang masalah tersebut. Supaya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat bisa proporsional, obyektif, dan lengkap dalam menyikapi masalah atau aspirasi masyarakat yang berkembang,” tandasnya lagi.
Sebagai Pimpinan DPRD Sulsel, Ni’matullah hanya ingin meluruskan persepsi terhadap lembaga legislatif karena judul dan berita-berita tersebut sudah viral.
“Supaya posisi lembaga ini tepat, tidak ditunggangi kepentingan dan agenda segelintir orang,” tutup Ni’matullah. (*)
Komentar