Sinjai, trotoar.id – Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai kembali mendapatkan pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal itu dibuktikan dengan pemberian penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan penghargaan tersebut merupakan yang keenam kalinya atau enam tahun berturut turut.
Penghargaan itu diserahkan Kepala BPK perwakilan Provinsi Sulsel, Paula Henry Simatupang kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai Drs Akbar bersama Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin di kantornya di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar, Selasa (17/5)
Menurut Sekda Sinjai, Drs Akbar raihan Opini WTP yang keenam kali ini tidak lepas dari petunjuk dan arahan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) yang terus menekankan agar pengelolaan keuangan daerah transparan dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah opini WTP kita ini sudah keenam kalinya. Ini menjadi bukti bahwa kita dan seluruh jajaran telah bekerja dengan baik sesuai petunjuk pak Bupati bahwa apa yang telah dituangkan dalam KUA-PPAS dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya tepat waktu dan tepat sasaran sehingga akhirnya mendapatkan pengakuan dari BPK,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Sinjai yang telah bekerja maksimal, meski banyak tantangan yang harus dihadapi di tahun 2021.
Termasuk kata dia, kepada masyarakat Sinjai yang senantiasa mendukung setiap program yang dilaksanakan di Bumi Panrita Kitta’ sebutan daerah Kabupaten Sinjai.
“Terima kasih, kerja keras semua jajaran di Pemkab Sinjai akhirnya kita kembali mendapatkan Opini WTP yang keenam kalinya. Terima kasih juga doa dan dukungan masyarakat Sinjai,” katanya.
Tak ingin jumawa, orang nomor satu di Kabupaten Sinjai ini berharap raihan penghargaan WTP menjadi pelecut semangat untuk terus bekerja dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
“Jangan mudah puas, pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan, semoga tahun depan tetap bisa kita pertahankan,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati ASA menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada BPK Perwakilan Provinsi SulSel. Draft LKPD diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Paula Henry Simatupang pada bulan maret lalu. (*)
Komentar