Trotoar.id, Makassar – Komite III DPD RI yang dipimpin langsung ketua Komite III Hasan Basri melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, untuk meninjau pelaksanaan dan pelayanan jemaah haji.
Kunjungan kerja tersebut berkenaan dengan pengawasan pelaksanaan undang-undang nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah.
PAda kunjungan tersebut delapan Anggota Komite III DPD RI yakni Hasan Basri, Lily Amelia Salurapa, Zainal Arifin, Djafar Alkatiri, Muhammad J. Wartabone, Rahmijati Jahja, Almalik Pabbabari, Dan Yance Samonsabra hadir dalam giat tersebut.
Baca Juga :
Mereka diterima langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, di kantor Gubernur Sulsel
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan juga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
Banyak persoalan menarik terkait dengan pemberangkatan Haji tahun 2023, khususnya untuk bagi jemaah haji lansia dan biaya haji dengan problema fasilitas-fasilitas yang didapatkan jamaah
Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyampaikan jika kunjungan kerja ini adalah untuk mengawasi dan mengecek kesiapan pemberangkatan haji khususnya di Indonesia bagian Timur.
“Pengawasan ini dalam rangka mengecek kesiapan jamaah haji khususnya di Indonesia Timur serta kesiapan dalam pemberangkatan” ucapnya.
Lanjut Ketua Komite III Hasan Basri, setelah mendengar penjelasan dari perwakilan kementerian agama Sulsel, jika kuota jamaah haji lansia tahun ini mengalami penambahan, bahkan dari penambahan 8000 kuota lansia Sulsel bertambah 400 lebih.
“persoalan dari tahun ketahun yang dihadapi adalah masalah jamaah lansia, sehingga kita ingin pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan jamaah haji lansia, khusus dari sarana dan prasarana mulai dari asrama haji, hingga di tanah suci,” Kata Hasan Basri
Sementara Anggota DPD RI asal Sulsel Lily Amelia Salurapa mengatakan, pasca pandemi covid-19, kuota lansia untuk embarkasi Makassar mengalami peningkatan, termasuk adanya tambahan kuota lansia yang diberikan pemerintah
“Kami kesini ingin melihat langsung sarana dan prasarana bagi jamaah haji, kita ingin memastikan kebutuhan jamaah haji khusus lansia terpenuhi,” Kata Lily.
Sementara itu, anggota DPD RI Djafar Alkatiri, mengungkapkan persoalan persoalan yang dihadapi pemerintah dalam proses jamaah haji tahun ini, termasuk bertambahnya jumlah kuota bagi lansia, sehingga memang penting perlu perhatian khusus dari pemerintah, apa lagi tahun ini kuota bagi pendamping dari keluarga lansia dihilangkan.
“Ini yang menjadi problem ketika jemaah haji lansia yang memerlukan perhatian khusus, namun dibebankan kepada pendamping haji dan tenaga medis, atau jamaah lainnya, jelas berbeda jika keluarga yang memberikan pelayanan,” katanya
Termasuk juga adanya permintaan dari dinas kesehatan tentang penambahan tenaga medis kesehatan untuk setiap kloternya, dimana saat ini setiap kloter cuma didampingi satu dokter dan dua perawat.
Namun usulan penambahan tenaga medis akan menjadi pertimbangan dan bahan bagi Komite III untuk mendiskusikannya bersama kementerian agama
“Iya ini juga akan jadi bahan diskusi kami kepada pemerintah, namun kita akan memantau langsung proses pelayanan kesehatan yang diberikan tim medis di tanah suci saat jamaah haji melaksanakan ibadah,” katanya
Komentar