Trotoar.id, Makassar – Badan Kehormatan DPRD Sulsel angkat suara mengenai surat yang menggunakan kop DPRD Sulsel yang dibuat secara personal oleh anggota Fraksi PKS Ismail Bachtiar
Surat yang ditujukan kepada camat Kahu dan camat Bontocani Kabupaten Bone, yang meminta untuk difasilitasi dalam kegiatan pengawasan APBD yang akan di gelar pada 29 hingga 31 Agustus 2023
Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel Hatta Marakarma yang ditemui di ruang fraksinya menilai surat yang dibuat Ismail Bachtiar Offside
“Kalau Surat atas dengan kop Surat DPRD itu cuma berlaku untuk Pimpinan DPRD, dan kalaupun untuk kegiatan pengawasan ada Surat tugas dari yang diterbitkan pimpinan DPRD,” kata Hatta Marakarma di ruang Fraksi Partai Golkar
Meski Surat yang dibuat Ismail Bachtiar kata Hatta cuma penyaian, namun di DPRD diikat dengan etika yang dituangkan dalam tata tertib DPRD.
Politisi senior partai Golkar itu mengungkapkan apapun jenis kegiatan yang akan dilakukan anggota DPRD baik Reses, Pengawasan APBD dan monitoring harus mendapatkan surat tugas dari Pimpinan DPRD
Diketahui surat dibuat Politisi PKS mengacu pada hasil rapat badan Musyawarah yang memutuskan jadwal kegiatan Pengawasan APBD digelar pada akhir agustus disertai dengan surat tugasbyang dikeluarkan Pimpinan dan ditandatangani Ketua atau wakil ketua DPRD Sulsel
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PAN Syamsuddin Karlos, dia menilai jika surat yang dibuat Ismail Bachtiar terkesan mengatasnamakan lembaga DPRD
Sebab surat apapun dan ditujukan baik secara internal internal dan Eksternal itu harus surat yang ditandatangani Pimpinan dan bukan orang perorang
“Ini soal etika saja, dan persoalan pemegang tentang adminstrasi, ,’ kata dia
Ismail Bachtiar kepada trotoar.id, mengakui jika surat itu dibuat berdasarkan kebiasaan yang dia telah lakukan dalam kurung waktu empat tahun terakhir.
“Begitu ji model surat yang sering saya buat untuk kegiatan monitoring, dan reses setiap yang akan saya lakukan, saya tidak tahu jika itu menyalahi etika, saya minta maaf,” katanya
Komentar