Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menuai apresiasi atas komitmen dan kerja kerasnya dalam penanganan stunting.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Sulsel dinyatakan masuk dalam kategori Berdaya, predikat tertinggi dalam pengelolaan program penurunan stunting di Indonesia.
Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengungkapkan bahwa penilaian ini tidak lepas dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang mencapai tingkat pengisian 76,93% di web monitoring Bangda.
Aksi konvergensi yang dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas terbukti menjadi pendorong utama percepatan penurunan prevalensi stunting.
“Predikat Berdaya ini adalah kategori terbaik yang diberikan kepada Sulsel karena keseriusan dalam penanganan stunting. Sementara itu, beberapa provinsi lain masih berada pada kategori Berkembang dan Tumbuh,” ujar Andi Bakti.
Kesuksesan ini tak lepas dari arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj Ketua TP PKK Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengaktifan Posyandu Era Baru dan pemberdayaan PKK hingga tingkat desa.
“Peran TP PKK di berbagai kabupaten/kota sangat signifikan dalam menggerakkan masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Ke depan, upaya ini akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak wilayah,” tambahnya.
Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menurunkan angka stunting di Sulsel, di antaranya:
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pendampingan gizi melalui inovasi Pappadeceng Gizi.
Penyusunan Pedoman Komunikasi Perubahan Perilaku dan Roadmap Pencegahan serta Penanganan Wasting.
Gerakan Nakan Telur dan pemberian bibit ikan serta tanaman untuk meningkatkan gizi keluarga.
Dukungan program nasional seperti pemberian makanan bergizi gratis, salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam penanganan stunting, semua pihak harus bersinergi, bukan hanya Dinas Kesehatan. Ini sesuai arahan Pj Gubernur agar isu stunting menjadi perhatian utama dalam setiap program kerja,” jelas Andi Bakti.
Berdasarkan data SKI, prevalensi stunting di Sulsel pada tahun 2023 tercatat 27,4%.
Namun, melalui program dan sinergi lintas sektor, data e-PPBMG per Oktober 2024 menunjukkan penurunan signifikan, dengan prevalensi stunting menjadi 8,51%, underweight 8,48%, dan wasting 3,71%.
Pemprov Sulsel terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program melalui koordinasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, rembuk stunting, serta penilaian kinerja aksi konvergensi.
“Melalui aksi-aksi ini, kami berharap Sulsel dapat terus menjadi pelopor dalam penanganan stunting yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Komentar