Makassar, Trotoar.id – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik untuk tahun anggaran 2025.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang terpilih pasca-Pilkada 2024.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 hingga Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan dari Presiden Prabowo,” ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, dalam keterangan resminya pada Jumat (17/1/2025).
Ray menambahkan bahwa imbauan ini juga selaras dengan kebijakan nasional yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang dikeluarkan pada 11 Desember 2024.
Surat edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih secara resmi menjabat.
Hal ini bertujuan untuk memastikan proses transisi pemerintahan dapat berjalan lancar dan bahwa program-program pembangunan lebih terarah, dengan fokus pada kepentingan masyarakat secara luas.
“Tujuan dari penundaan ini adalah untuk memastikan transisi pemerintahan yang maksimal dan efektivitas program pembangunan yang lebih terjamin,” ujar Ray, yang juga merupakan legislator dari Partai Demokrat.
Senada dengan Ray, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia, Muchlis Misbah, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah ini.
Muchlis menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan agar pembangunan di Makassar dapat terus berjalan dengan arah yang jelas dan konsisten.
Langkah ini, menurut Muchlis, akan memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Makassar terpilih akan berjalan sesuai dengan prioritas yang telah disusun, tanpa adanya benturan dengan kebijakan yang mungkin sudah disusun sebelumnya.
Komentar