Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para pengurus koperasi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai bentuk keseriusan Pemkot dalam menciptakan koperasi yang profesional, sehat, dan tahan terhadap godaan praktik keuangan ilegal, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal.
Baca Juga :
“Koperasi Merah Putih harus jadi model unggulan di Makassar. Untuk itu, para pengurus wajib dibekali pelatihan maksimal agar paham tugas dan fungsinya secara tepat,” tegas Munafri saat menerima audiensi Kepala OJK Sulselbar, Mochammad Muchlasin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/6/2025).
Dalam waktu dekat, Pemkot bersama OJK akan menggelar pelatihan khusus bagi pengurus Kopdes Merah Putih.
Tujuannya untuk membekali mereka dengan pengetahuan menyeluruh tentang manajemen koperasi, tata kelola keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi.
Menurut Muchlasin, langkah yang diambil Pemkot Makassar patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dalam memperkuat struktur kelembagaan ekonomi masyarakat.
“Kami melihat Pemkot Makassar memiliki semangat luar biasa dalam mendorong koperasi sehat. Edukasi dan pelatihan berkala sangat dibutuhkan agar pengurus memahami sistem keuangan yang aman dan terintegrasi,” ujarnya.
OJK juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh penguatan koperasi di Makassar, termasuk dengan menggelar pelatihan di Balai Kota atau Kantor OJK bila dibutuhkan.
Selain meningkatkan kapasitas SDM koperasi, kerja sama ini juga bertujuan untuk memperluas literasi keuangan masyarakat, sekaligus mencegah maraknya pinjol ilegal yang menyasar warga berpenghasilan rendah.
“Koperasi Merah Putih punya potensi besar mendukung ekonomi kolektif masyarakat. Tapi perlu dibentengi dengan pemahaman yang baik agar tak terjebak skema pinjaman ilegal,” jelas Muchlasin.
Sejauh ini, Pemkot Makassar telah membentuk 152 koperasi di 153 kelurahan.
Antusiasme masyarakat untuk bergabung sebagai pengurus pun terus meningkat. Karena itu, Pemkot menilai perlu adanya pembinaan dan reward bagi pengurus yang menunjukkan kinerja baik.
“Dinas Koperasi harus aktif mendampingi. Pengurus yang bekerja baik wajib diberi penghargaan agar jadi contoh. Kita ingin koperasi ini dijalankan secara profesional, tidak ada tumpang tindih peran,” tutur Munafri, yang juga politisi Partai Golkar.
Kolaborasi antara OJK dan Pemkot Makassar ini menjadi bagian dari sinergi nasional dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemkot juga menyebut, kerja sama ini mendukung penuh agenda strategis nasional di bidang literasi dan inklusi keuangan.
“Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat pelaksanaan program pemerintah pusat, utamanya dalam menciptakan koperasi modern yang tangguh dan berpihak pada rakyat,” tutup Munafri.
Komentar