MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat regulasi pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha daerah.
Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Munafri menekankan, Pemkot Makassar berkomitmen agar 50 persen dari total belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu separuhnya wajib diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Baca Juga :
“Komitmen Pemerintah Kota jelas: setengah dari belanja pemerintah harus untuk produk lokal, dan dari itu, 50 persennya lagi harus dinikmati UMKM,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan, total belanja Pemkot Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun, dan kebijakan ini diharapkan dapat memastikan peluang ekonomi terbuka bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM.
“Kami ingin memastikan agar separuh dari total belanja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Makassar,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Munafri juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar telah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) sejak 2019 dan menjadi salah satu yang terbaik secara nasional.
Makassar tercatat menempati posisi kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp645 miliar melalui sistem pengadaan elektronik tersebut.
“Sejak 2019, kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik. Ini bukti transparansi dan efisiensi Pemkot Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus meminta arahan LKPP agar penggunaan APBD tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu untuk masyarakat,” ucapnya.
Munafri menilai, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
Ia juga menyoroti perlunya standardisasi di sektor usaha, termasuk fenomena menjamurnya pembangunan lapangan paddle tennis tanpa regulasi yang jelas.
“Banyak investor membangun tanpa standar baku. Ini yang ingin kami atur agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendampingan, sertifikasi higienitas produk makanan-minuman, inkubator bisnis, hingga perluasan akses pembiayaan dan pasar.
Tujuan akhirnya, kata Munafri, adalah membawa produk lokal Makassar menembus pasar ekspor.
“Kalau produk kita sudah bisa ekspor, artinya tata kelola usaha sudah baik. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya.
Munafri menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan APBD diarahkan pada program yang memberi manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli masyarakat.
Selain bantuan langsung tunai, Pemkot juga fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan distribusi air minum dan penguatan ekosistem UMKM.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata dan menumbuhkan kemandirian masyarakat,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya mengikuti tren bisnis, melainkan mampu membaca potensi dan peluang pasar lokal secara bijak.
“Strategi bisnis tidak cukup hanya ikut tren, tapi juga harus memahami ekosistem ekonomi dan kedekatan terhadap sumber bahan baku,” katanya.
Dengan arah kebijakan berbasis regulasi yang kuat, Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
“Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, dan tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama mewujudkan Makassar sebagai kota tangguh dan berdaya saing di Indonesia Timur,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris LKPP RI, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum LKPP, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP, serta sejumlah pelaku UMKM.
Komentar