MAKASSAR, Trotoar.id — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Selasa (18/11/2025).
Pertemuan dilakukan untuk membahas masa depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere yang selama bertahun-tahun tersendat akibat persoalan status aset.
Pertemuan berlangsung hangat namun serius. Wali Kota Munafri didampingi Wakil Wali Kota sekaligus Plt. Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima langsung legislator Demokrat yang dipimpin Ray Suryadi Arsyad dan Tri Sulkarnain Ahmad.
Baca Juga :
Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa masalah utama yang membuat TPI Paotere tak dapat diperbaiki maupun dibangun ulang adalah status kepemilikan aset yang sepenuhnya masih berada di bawah Pelindo.
“Tidak bisa dilakukan perbaikan, apalagi pembangunan, karena aset itu masih milik Pelindo,” ujar Ray.
Kondisi itu membuat Pemerintah Kota tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk intervensi apa pun, meski kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ray menambahkan, pada masa lalu Pemkot Makassar dapat mengelola TPI Paotere melalui mekanisme sewa dengan Pelindo.
Namun skema tersebut terhenti pada 1997, meninggalkan kekosongan kepastian hukum yang berlangsung hingga kini.
“Setelah sewa berhenti, masyarakat yang berjualan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,” jelasnya.
Ketidakjelasan status ini kembali menjadi persoalan pada 2023 ketika DPRD mendorong rehabilitasi TPI, namun pada 2024 muncul temuan hukum Polda Sulsel karena lahan tersebut bukan milik Pemkot.
Ironisnya, meski tak berstatus sebagai aset Pemkot, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari TPI Paotere tetap masuk ke kas Pemerintah Kota setiap tahun dan jumlahnya sangat signifikan.
“PAD dari TPI ini konsisten lebih dari Rp1 miliar, bahkan lebih besar dari penghasilan PD Terminal,” terang Ray.
Kondisi fasilitas yang tidak layak dinilai tidak adil bagi para pedagang yang setiap hari membayar retribusi dan bergantung pada kawasan tersebut sebagai pusat bahan pangan kota.
“Ini fasilitas penyedia bahan makanan. Tidak boleh dibiarkan basah, kotor, panas-panasan,” tegasnya.
Menurut Ray, persoalan ini hanya bisa diselesaikan jika ada komunikasi langsung antara Pemkot Makassar dan Pelindo. Jika tidak ada perkembangan, DPRD siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kalau tidak ada tindak lanjut dari tingkat direktur Pelindo, kami akan lakukan RDP. Itu langkah terakhir,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat mulai mendesak agar perbaikan segera dilakukan, namun pihaknya masih memilih jalur diplomasi demi menyelesaikan masalah secara elegan.
Ray berharap ada kejelasan, apakah lahan tersebut akan dihibahkan, disewa kembali, atau menggunakan pola kemitraan lainnya.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi pasti dan adil,” ujarnya
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik masukan Fraksi Demokrat dan menegaskan bahwa TPI Paotere harus segera dibenahi demi kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
“Kawasan itu harus layak, bersih, dan sesuai standar, karena menyangkut bahan pangan masyarakat,” kata Munafri.
Ia memastikan Pemerintah Kota Makassar siap berkoordinasi langsung dengan Pelindo untuk mencari skema terbaik yang memungkinkan perbaikan sarana dan pengelolaan TPI Paotere dilakukan secara legal dan terstruktur.
“Kami siap melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut,” tegasnya.
Munafri berharap penataan TPI Paotere dapat segera dijalankan sehingga kawasan tersebut kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Makassar.
Komentar