Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan Luwu Raya melalui alokasi anggaran berskala besar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulsel serta dukungan APBN yang dikelola melalui berbagai skema pembiayaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur strategis yang saat ini berjalan merupakan bentuk nyata perhatian Pemprov Sulsel terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya di Luwu Raya.
“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman.
Baca Juga :
Komitmen tersebut tercermin dari total alokasi dana pembangunan yang mengalir ke wilayah Luwu Raya dengan nilai mencapai sekitar Rp1,041 triliun.
Angka ini melampaui kontribusi pendapatan daerah Luwu Raya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp806 miliar berdasarkan realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Pendapatan tersebut bersumber dari seluruh jenis pajak daerah, sementara belanja pembangunan yang dialokasikan Pemprov Sulsel melalui APBD Provinsi Sulsel mencapai Rp935 miliar, ditambah dukungan APBN melalui berbagai program dan tugas pembantuan.
Anggaran pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur strategis dan layanan dasar masyarakat, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi pertanian, sehingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan regional yang representatif.
Salah satu porsi terbesar dialokasikan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dengan nilai hampir Rp400 miliar, yang menjadi alokasi MYC terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Selatan.
Program MYC ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.
Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya tercatat mencapai Rp107 miliar. Sementara itu, melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel juga mengintervensi pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Andi Ihsan, mengungkapkan bahwa sejumlah paket penanganan jalan strategis di wilayah Luwu Raya saat ini tengah berproses pada tahap lelang.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Paket VI perbaikan jalan menyasar beberapa ruas utama, di antaranya Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer, Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer, Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer, serta Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer.
Selain itu, penanganan jalan juga dilakukan di wilayah Kota Palopo, meliputi Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile sepanjang 1,35 kilometer, dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.
Untuk mempercepat realisasi pekerjaan, Dinas BMBK Sulsel terus berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel.
Pemprov Sulsel juga menyiapkan paket khusus perbaikan akses menuju Kecamatan Seko, wilayah dengan kondisi akses transportasi yang selama ini tergolong ekstrem.
Saat ini, akses menuju Kecamatan Seko masih didominasi jalan berlumpur, berbatu, serta jembatan kayu. Kendaraan roda empat hanya dapat mencapai Dusun Paladoan, sebelum perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua.
Guna meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) bersama Pemprov Sulsel menyepakati skema pembiayaan bersama. KemenPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp20 miliar.
“Kita sedang memprosesnya dan akan segera dilelang,” kata Andi Ihsan, Rabu (29/1).
Ia menambahkan, proses lelang dari anggaran KemenPU dilakukan secara terpisah dengan APBD Sulsel, dan saat ini paket pekerjaan yang bersumber dari KemenPU telah memiliki pemenang.
Secara keseluruhan, kebijakan penganggaran ini mencerminkan arah fiskal Pemprov Sulsel yang menempatkan prinsip pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas utama, sekaligus memperkuat struktur ekonomi kawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara berkelanjutan, dengan Luwu Raya diproyeksikan sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan Sulawesi Selatan ke depan. (*)
Komentar