Barru, Trotoar id — Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Barru dalam rapat paripurna, Sabtu (14/3/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin ini dihadiri Wakil Bupati Abustan A. Bintang, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta jajaran pemerintah kecamatan dan desa.
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sepanjang 2025.
“LKPJ ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ruang untuk menyampaikan capaian sekaligus evaluasi terhadap hal yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 74,51 pada 2024 menjadi 75,41 pada 2025.
Angka kemiskinan turun dari 8,31 persen menjadi 8 persen, sementara tingkat pengangguran menurun dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi juga naik dari 4,93 persen menjadi 5,16 persen, diikuti peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari sekitar Rp52 juta menjadi Rp56 juta.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp895,01 miliar atau 97,71 persen dari target Rp915,97 miliar.
Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp890,52 miliar atau 91,72 persen dari pagu Rp970,89 miliar.
Bupati menyampaikan belanja daerah tetap difokuskan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Meski demikian, ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih menjadi tantangan.
Dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan mantap, baru sekitar 30 persen dalam kondisi baik.
“Dalam lima tahun ke depan, kami menargetkan jalan mantap bisa mencapai 70 hingga 80 persen,” katanya.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan infrastruktur agar tidak cepat rusak dan membebani anggaran di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa APBD Barru tahun 2026 berada di kisaran Rp700 miliar dan menjadi salah satu yang terendah di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi secara realistis.
“Lebih baik APBD kecil tetapi realistis dan jelas sumbernya, daripada besar tetapi tidak pasti dan berisiko,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barru menyampaikan pembahasan LKPJ akan dimulai pada 25 Maret melalui Badan Anggaran, dilanjutkan di komisi dan rapat gabungan komisi, dengan target penyelesaian pada 30 Maret sebelum Musrenbang daerah.
Komentar