MAKASSAR, Trotoar.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan mempertanyakan dasar perhitungan target pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Sulsel 2026.
Dalam pandangan Fraksi Yang di bacakan Sofyan Syam Fraksi Partai Golkar melihat, target pendapatan yang diajukan Pemerintah Provinsi hanya dikoreksi turun 1,60 persen, sementara prognosis pendapatan yang sebelumnya disampaikan Pemprov kepada pemerintah pusat menunjukkan potensi penerimaan akhir tahun jauh lebih rendah.
Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp10,486 triliun, turun Rp170,47 miliar atau 1,60 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp10,657 triliun.
Namun, berdasarkan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya yang telah disampaikan Pemprov Sulsel kepada Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan hingga akhir Juni baru mencapai Rp4,389 triliun atau 41,19 persen dari pagu APBD Pokok.
Sementara prognosis pendapatan untuk enam bulan berikutnya diperkirakan mencapai Rp5,600 triliun. Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, total pendapatan Sulsel hingga akhir 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp9,99 triliun.
Artinya, proyeksi tersebut berpotensi berada sekitar Rp667 miliar atau 6,26 persen di bawah target APBD Pokok. Kondisi inilah yang membuat Fraksi Golkar mempertanyakan mengapa target pendapatan dalam Ranperda Perubahan APBD justru hanya diturunkan 1,60 persen.
Fraksi Golkar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan target baru tersebut. Bagi Golkar, target pendapatan harus realistis dan terukur agar tidak terjadi shortfall pada akhir tahun anggaran.
“Fraksi meminta penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara komprehensif, agar target Perubahan APBD ini benar-benar realistis dan terukur, sehingga tidak menimbulkan shortfall pendapatan pada akhir tahun anggaran,” demikian sikap Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.
Sorotan tersebut semakin kuat karena sumber utama kemandirian fiskal Sulsel juga mengalami tekanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026 turun Rp235,41 miliar atau 3,57 persen, dari Rp6,600 triliun menjadi Rp6,364 triliun.
Penurunan PAD terutama berasal dari Pajak Daerah yang terkoreksi Rp373,10 miliar atau 7,17 persen, serta Retribusi Daerah yang turun Rp110,12 miliar atau 22,24 persen.
Golkar memahami tekanan pajak antara lain sebagai dampak implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejak 2025.
Namun, penurunan retribusi hingga 22,24 persen dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Berbeda dengan pajak yang turut dipengaruhi kebijakan nasional, retribusi dinilai relatif lebih berada dalam kendali pemerintah daerah.
Yang juga menjadi sorotan adalah lonjakan pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp247,82 miliar atau 32,95 persen.
Di tengah terkoreksinya pajak dan retribusi, kenaikan signifikan pada pos tersebut membuat Golkar meminta Pemprov membuka secara transparan sumber penerimaan yang menopangnya.
Menurut Golkar, ketergantungan terhadap pos pendapatan yang bersifat insidental dan sulit diprediksi dapat membuat struktur PAD Sulsel semakin rentan.
Pemerintah daerah diminta memperkuat sumber pendapatan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target penerimaan melalui pos yang tidak stabil.
Di sisi lain, pendapatan transfer hanya meningkat Rp48,37 miliar atau 1,21 persen, dari sekitar Rp4,009 triliun menjadi Rp4,058 triliun. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal Sulsel terhadap transfer pemerintah pusat masih perlu diwaspadai.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Pemprov Sulsel memperkuat PAD melalui pembenahan tata kelola, digitalisasi layanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Upaya tersebut, kata Golkar, harus dilakukan tanpa menambah beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro.
Bagi Fraksi Golkar, persoalan utama Perubahan APBD 2026 bukan sekadar berapa besar angka pendapatan yang ditetapkan, tetapi seberapa realistis target tersebut dapat dicapai.
Jika target terlalu tinggi sementara realisasi tidak mampu mengejarnya, risiko kekurangan pendapatan pada akhir tahun dapat berdampak langsung terhadap pembiayaan program-program prioritas masyarakat.
Karena itu, Golkar meminta Pemprov Sulsel tidak bermain pada angka optimistis semata. Target pendapatan harus dibangun berdasarkan kondisi riil penerimaan, asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan serta perhitungan yang konsisten antara dokumen APBD Perubahan dengan prognosis yang telah dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Komentar