MAKASSAR, Trotoar.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan melontarkan sejumlah catatan keras terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Di balik pertumbuhan ekonomi Sulsel yang mencapai 6,88 persen, Fraksi Golkar justru menyoroti tekanan fiskal daerah dan rendahnya realisasi belanja pembangunan.
Sorotan paling tajam diarahkan pada kinerja belanja modal. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp3 triliun atau 29,42 persen dari pagu, sementara belanja modal yang menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik baru terserap 5,45 persen.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan Sulsel yang membutuhkan percepatan infrastruktur.
Pandangan Fraksi Golkar yang di bacakan Langsung oleh Sofyan Syam, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi menjelaskan secara terbuka penyebab rendahnya serapan tersebut, termasuk kemungkinan persoalan pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis maupun kapasitas kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rendahnya serapan Belanja Modal ini merupakan persoalan struktural yang harus menjadi perhatian serius,” demikian sikap Fraksi Golkar dalam pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.
Di saat belanja daerah justru naik, kondisi pendapatan daerah mengalami tekanan. Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp170,47 miliar atau 1,60 persen, dari Rp10,65 triliun menjadi Rp10,48 triliun.
Tekanan lebih besar terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pos PAD terkoreksi Rp235,4 miliar, dari sekitar Rp6,6 triliun menjadi Rp6,36 triliun.
Penurunan tersebut terutama berasal dari Pajak Daerah yang terkoreksi Rp373,1 miliar dan Retribusi Daerah sebesar Rp110,1 miliar.
Fraksi Golkar memahami tekanan terhadap pajak daerah antara lain berkaitan dengan implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Namun, kondisi tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi Pemprov Sulsel untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui perbaikan tata kelola dan optimalisasi sumber pendapatan.
Persoalan fiskal semakin menjadi perhatian karena pada saat pendapatan turun, belanja daerah justru meningkat Rp37,77 miliar, dari Rp10,51 triliun menjadi Rp10,55 triliun. Struktur tersebut membuat Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp69,24 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Fraksi Golkar mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai solusi berulang untuk menutup tekanan fiskal.
SiLPA, menurut Fraksi Golkar, semestinya mencerminkan efisiensi anggaran, bukan menjadi sumber pembiayaan struktural akibat lemahnya pendapatan daerah.
Sorotan lain yang tidak kalah penting menyasar pembangunan Stadion Sudiang. Fraksi Golkar meminta Pemprov Sulsel memberikan kepastian hukum dan segera mengakomodasi sisa kewajiban pembayaran ganti rugi lahan sekitar Rp18,3 miliar, menyusul putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap serta Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar.
“Pemerintah Daerah agar segera mengakomodir dan menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Stadion Sudiang sebesar kurang lebih Rp18,3 miliar,” tegas Fraksi Golkar.
Menurut Fraksi Golkar, persoalan lahan tidak boleh menjadi mata rantai yang kembali menghambat proyek infrastruktur strategis tersebut.
Kepastian hukum dan penyelesaian kewajiban pembayaran dinilai menjadi syarat penting agar pembangunan Stadion Sudiang dapat berjalan tanpa menyisakan persoalan di kemudian hari.
Selain infrastruktur, Fraksi Golkar juga mengkritisi rendahnya realisasi sejumlah program yang menyasar masyarakat pesisir dan kepulauan.
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu Rp12,81 miliar, misalnya, baru terealisasi sekitar Rp6,7 juta atau 0,05 persen hingga Semester I 2026.
Bahkan, subkegiatan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dengan pagu Rp4,39 miliar disebut belum terealisasi sama sekali. Begitu pula program penyediaan tenaga listrik bagi daerah terpencil dan pedesaan dengan pagu Rp7,51 miliar yang realisasinya masih nihil.
Fraksi Golkar meminta pemerintah tidak sekadar memenuhi angka minimal mandatory spending. Alokasi pendidikan memang mencapai Rp3,31 triliun atau 31,39 persen dari total belanja, sedangkan kesehatan Rp1,08 triliun atau 10,26 persen.
Namun, penurunan anggaran kesehatan sekitar Rp59 miliar tetap harus dipastikan tidak berdampak pada kualitas pelayanan dasar, operasional rumah sakit daerah dan program penanganan stunting.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendorong percepatan penyaluran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota serta pemerintah desa. Pasalnya, berdasarkan realisasi Semester I, bantuan keuangan tersebut baru terserap sekitar Rp1 miliar dari pagu Rp300 miliar atau hanya 0,33 persen.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta Pemprov Sulsel menjadikan sisa waktu 2026 sebagai momentum memperbaiki kinerja anggaran.
Optimalisasi PAD, percepatan belanja infrastruktur, penyelesaian persoalan lahan Stadion Sudiang, pemerataan pembangunan kepulauan serta peningkatan pelayanan dasar menjadi sejumlah agenda yang harus segera ditindaklanjuti.
Meski melontarkan sejumlah catatan kritis, Fraksi Golkar pada prinsipnya menyetujui Rancangan Perubahan APBD Sulsel 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Persetujuan tersebut diberikan dengan catatan seluruh kritik dan rekomendasi Fraksi mendapat tindak lanjut nyata dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
Bagi Fraksi Golkar, perubahan APBD tidak boleh berhenti sebagai penyesuaian angka di atas kertas. Anggaran harus benar-benar bergerak menjadi pembangunan, memperkuat pelayanan publik dan memastikan pertumbuhan ekonomi Sulsel dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Komentar