MAKASSAR, TROTOAR.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan menilai alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan mitigasi bencana dalam Rancangan APBD 2027 belum mencerminkan kebutuhan strategis daerah.
Dimana Fraksi Golkar melihat, kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko bencana.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (5/11/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar yang di bacakan langsung oleh Sofyan Syam mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian dokumen APBD 2027.
Namun, fraksi ini memberikan sejumlah catatan terhadap komposisi anggaran yang dinilai perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kecilnya alokasi anggaran untuk urusan pertanian. Dari total belanja daerah, sektor ini hanya memperoleh Rp298,86 miliar atau sekitar 2,8 persen. Sementara alokasi belanja modalnya tercatat sekitar Rp2,84 miliar.
Bagi Golkar, besaran tersebut belum sebanding dengan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dukungan anggaran yang terbatas dikhawatirkan menghambat penguatan produktivitas, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga upaya mendorong hilirisasi.
“Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu, alokasi anggaran untuk sektor pertanian semestinya mencerminkan posisi strategis tersebut. Potensi pertanian yang besar harus diikuti dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan produktivitas, dan mendorong hilirisasi,” demikian catatan Fraksi Golkar.
Selain pertanian, Golkar menyoroti dukungan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Belanja bantuan sosial yang tercatat kurang dari 0,01 persen dari total belanja dinilai perlu mendapat perhatian.
Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Koperasi dan UKM juga dinilai perlu diperkuat. Menurut Golkar, kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, menekan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Sorotan berikutnya menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana. Meski peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana masuk dalam delapan prioritas pembangunan daerah, dukungan anggarannya dinilai belum memadai.
Fraksi Golkar mencatat Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya dialokasikan sebesar Rp20 miliar. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperoleh anggaran Rp9,31 miliar tanpa alokasi belanja modal.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi mengingat Sulawesi Selatan memiliki kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi.
“Mitigasi dan ketahanan bencana tidak boleh berhenti sebagai agenda perencanaan. Komitmen tersebut harus tercermin dalam alokasi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai. Kesiapsiagaan daerah harus diperkuat agar upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” demikian pandangan Fraksi Golkar.
Minta Kejelasan Data Pinjaman Daerah
Dalam pembahasan pembiayaan daerah, Golkar juga meminta pemerintah provinsi melakukan rekonsiliasi dan memberikan penjelasan teknis terkait rincian pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Fraksi ini menemukan perbedaan data antara akumulasi pembayaran pokok pinjaman periode 2021–2027 yang mencapai Rp939,016 miliar dan nilai nominal pinjaman sebesar Rp937,146 miliar.
Selain itu, terdapat perbedaan antara saldo sisa kewajiban dengan rencana pembayaran pada 2027. Golkar meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terperinci agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pencatatan dan pengelolaan kewajiban daerah.
Kejelasan data pinjaman dinilai penting untuk menjaga transparansi, akurasi perhitungan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dorong PAD Tanpa Bebani Masyarakat
Dari sisi pendapatan, Fraksi Golkar mencatat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan pada 2027 sebesar Rp6,826 triliun. Pajak daerah masih menjadi penopang utama dengan target Rp5,409 triliun.
Golkar mendorong pemerintah provinsi memperluas basis pendapatan dan mengoptimalkan digitalisasi pemungutan pajak. Langkah tersebut dinilai lebih tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Sementara itu, komposisi Belanja Operasi yang mencapai 60,76 persen, termasuk belanja pegawai sebesar Rp4,244 triliun, juga menjadi perhatian.
Golkar mengingatkan agar besarnya belanja operasional diimbangi dengan peningkatan produktivitas aparatur. Dengan demikian, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, tetap terjaga.
Fraksi ini juga meminta pemerataan pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi antarkawasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
“Peningkatan PAD harus dilakukan melalui perluasan basis pendapatan dan optimalisasi digitalisasi pemungutan, bukan dengan menambah beban masyarakat. Pada saat yang sama, kualitas belanja harus terus diperbaiki agar anggaran daerah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian catatan Fraksi Golkar.
Setujui Ranperda Dibahas Lebih Lanjut
Di tengah berbagai catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menerima dan menyetujui Ranperda APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Sikap itu, menurut Golkar, merupakan bagian dari komitmen menjaga kemitraan konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
Namun, persetujuan untuk melanjutkan pembahasan tidak berarti catatan yang disampaikan dapat diabaikan. Persoalan alokasi anggaran pertanian, mitigasi bencana, pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, hingga transparansi pinjaman daerah tetap perlu mendapat perhatian dalam pembahasan lanjutan.
“Persetujuan untuk melanjutkan pembahasan ini merupakan bagian dari komitmen kami membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah daerah. Namun, seluruh catatan yang kami sampaikan harus menjadi perhatian serius agar APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan,” demikian penegasan Fraksi Golkar.
Komentar