Mantan Napi Haru Penuhi Syarat Khsusu, Ini Dia Syaratnya

Suriadi
Suriadi

Kamis, 18 Januari 2018 18:58

Mantan Napi Haru Penuhi Syarat Khsusu, Ini Dia Syaratnya

 

TROTOR.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan Syarat berbeda yang dikhususkan bagi mantan narapidana kasus korupsi dalam kelengkapan berkas sebagai bakal calon, termasuk di Pilgub Sulsel.

Peraturan KPU No.15 Tahun 2017 tentang tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mencantumkan sejumlah ketentuan persyaratan yang mengikat bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana.

KPU dalam PKPU 15/2017 mengelompokkan tiga bagian persyaratan sesuai status mantan terpidana. Antara lain bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, mantan napi yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat lima tahun sebelum jadwal pendaftaran, serta mantan napi yang telah selesai menjalani penjara tetapi belum melampaui paling singkat lima tahun.

Kandidat yang sudah menjalani masa pidana penjara paling singkat lima tahun sebelum jadwal pendaftaran, diwajibkan melengkapi dua persyaratan spesifik sesuai ketentuan PKPU. Yakni surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan serta keharusan melampirkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Syarat tambahan kandidat cakada yang bertatus mantan napi diuraikan KPU dalam PKPU 15 dalam lampiran syarat pencalonan model BA.HP-KWK poin B nomor urut 5-7.

Petitum Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Terkait syarat di atas, Pemerhati Demokrasi Sulsel, Wahyu, meminta kandidat yang pernah tersangkut kasus bisa mematuhi syarat tersebut. Termasuk KPU wajib menjalankannya.

“KPU harus menjalankan aturan ini. Kalau memang tidak memenuhi syarat, maka harus berani mengambil sikap untuk tidak meloloskan,” tegas Wahyu. (*)

 Komentar

Berita Terbaru
Metro29 Mei 2024 19:17
Tiga Pesan Prof Zudan Pj Gubernur Sulawesi Selatan di Konferwil NU Sulsel
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri pembukaan Konferensi Wilayah (Konferwil) XIV Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, y...
Metro19 Juni 2024 20:38
Prof Zudan Apresiasi PT Vale yang Peduli Kesejahteraan Masyarakat
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasinya terhadap PT Vale yang sangat peduli terhadap keberlanjutan da...
Metro19 Juni 2024 18:19
Indira Yusuf Ismail Tinjau Posyandu Palm 5
Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, melakukan peninjauan ke Posyandu Palm 5 di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, pada Rabu, 19 J...
Politik19 Juni 2024 18:06
AIA Disebut Juru Kunci Pertarungan di Pilgub Sulsel 2024
Dengan semakin dekatnya Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024, nama Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) semakin mencuat sebagai tokoh kun...
Politik19 Juni 2024 18:01
Adnan Sambangi Markas Amran Sulaiman, Pengamat: Pertemuan Bersifat Spekulatif
Dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) semakin memanas. ...