TROTOAR.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan komite ini adalah salah satu upaya KPK untuk mencegah korupsi khususnya di sektor bisnis.
Komite tersebut dibentuk sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
Dalam hal tersebut, KPK berharap
kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.
Baca Juga :
“Kami ingin mengajak pemerintah daerah dan pengusaha mencari solusi untuk kendala-kendala dalam menjaga
iklim investasi di daerah,” kata Pimpinan KPK, Laode M. Syarief, Rabu, 24 Oktober 2018 di Ruang Rapat Pimpinan
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini dihadiri juga sejumlah pemangku kepentingan, komite advokasi, yakni Pemerintah Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ULP, beberapa OPD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, serta Asosiasi pengusaha Sulawesi Selatan, dan para akademisi dari Universitas
Hasanuddin dan Universitas Bosowa.
Sebelum dilaksanakan pembentukan KAD ini, pelaku usaha dikumpulkan untuk melaksanakan Focus Group
Discussion (FGD) pada Selasa, 23 Oktober 2018 di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP).
FGD ini dihadiri oleh KADIN Sulawesi Selatan, APINDO Sulawesi Selatan, HIPMI Sulawesi Selatan, GAPEKSINDO Sulawesi Selatan, GAPENSI Sulawesi Selatan, AFI Sulawesi Selatan, ALFI Sulawesi Selatan, AABI Sulawesi Selatan, perwakilan akademisi dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Bosowa Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil FGD tersebut ditemukan tiga masalah utama yaitu Penerapan proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah dirasa kurang sesuai dengan regulasi yang berlaku serta kurangnya perlindungan pemerintah terhadap
pelaku usaha, kurangnya transparansi proses pengurusan perizinan dan adanya arogansi oknum regulator di daerah
dalam menjalankan sistem pemerintahan
Pembentukan Komite Advokasi Daerah tak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional.
Menurutnya Di tingkat nasional, komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi. Sebagai permulaan pada tahun 2017 ada lima sektor yang digarap di tingkat nasionaly yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan.
Di tingkat nasional, komite advokasi ini dibentuk di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.
Untuk tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan KADIN dan regulator daerah. Pada tahun 2017 KAD sudah dibentuk di 8 provinsi, dan pada tahun 2018 ini KAD akan dibentuk di 26 provinsi lainnya termasuk provinsi Jambi.
Gagasan pembentukan kedua komite ini berasal dari pengalaman KPK bahwa 80 persen penindakan yang ditangani
KPK melibatkan para pelaku usaha.
Umumnya modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan
tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek pengadaan
barang dan jasa serta perizinan.
Hingga Juni 2018, KPK mencatat pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua yaitu sejumlah
204 orang (**)
Komentar