TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sebanyak 49.783 data kependudukan di kota Makassar diblokir pasca masa perekaman data kependudukan berakhir pada 31 Desember 2018 kemarin.
Pemblokiran dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, pemblokiran dilakukan berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady, mengungkapkan pemblokiran data kependudukan dilakukan hingga usai pelaksanaan pemilu 17 April mendatang.
Baca Juga :
Dimana menurutnya, jumlah tersebut Setara dengan 4,9 persen dari jumlah data kependudukan sebanyak 1.140.800 yang wajib melakukan perekaman KTP
“49.783 data Kependudukan yang saat ini di lakukan pemblokiran, dari 1.140.800 lantaran pemilik data tidak melakukan perekaman hingga batas waktu 31 Desember kemarin,” ungkap Aryati Puspasari Abady
Pemblokiran data kependudukan yang dilakukan Duscapil bukan saja dilakukan di Kota Makassar melainkan di seluruh tanah air, dan sifatnya sementara.
Dan pemilik data kependudukan yang diblokir nantinya akan dapat melakukan perekaman setelah pemilu digelar, sehingga sepanjang Januari hingga 17 April tidak akan dilakukan perekaman data kependudukan
Dijelaskan data kependudukan yang diblokir berdasarkan edaran Kemendagri
dilakukan bagi penduduk dewasa usia di atas 23 tahun yang belum memiliki E-KTP.
“Pemblokiran dilakukan bagi penduduk yang berusia. 23 tahun dan belum memiliki Elektronik KTP,” Tambahnya
Sehingga warga lanjut dia yang data kependudukannya di blokir ssemenyara, secara otomatis tidak akan dapat melakukan kepengurusan yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti , perbankan, BPJS, beasiswa, jaminan kesehatan, asuransi, dan lain-lain.
Meski demikian Duscapil juga masih membuka ruang kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP untuk melaporkan keberadaanya, sehingga dapat diberi ruangelakukan pengurusan pelayanan publik.
“Kami juga memberi ruang bagi warga yang ingin melakukan kepengurusan pelayanan publik untuk melaporkan keberadaanya di Duscapil,” ujar Puspa.
Komentar