MA Batalkan Pasal Kenaikan Iuran BPJS

Suriadi
Suriadi

Senin, 09 Maret 2020 23:27

MA Batalkan Pasal Kenaikan Iuran BPJS

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Mahkamah Agung (MA) menilai pasal 34 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS 

Mahkamah menilai pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga mencabut dan membatalkan  penerapan pasal tersebut 

Keputusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan dalam sidang putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. 

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro dikutip detikcom senin 9 Maret 2020

Baca Juga  Jelang Putusan MA, Ini Tanggapan Pengamat

Duduk sebagai ketua majelis pada sidang Judicial yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. 

Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu pasal yang di terapkan dalam Perpres juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Baca Juga  KPK Kasasi, MA Perpanjang Pada Tahanan Romahurmuziy

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis.

Mahkamah juga menegaskan pasal yang di batalkan 34 yang berbunyi:

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau

Baca Juga  Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS

c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Sehingga Dengan di batalkan ya pasal tersebut maka iuran BPJS kembali pada penetaoan iuran awal yang memiliki ketentuan sebaiknya berikut 

Kelas I Iuran sebesar Rp 80 Ribu 

Kelas II Iuran Sebesar Rp 51 Ribu 

Kelas III Iuran Sebsar Rp 25.500

 Komentar

Berita Terbaru
Metro09 November 2026 18:45
HUT ke-419 Makassar, Appi Gaungkan Gerakan Lebih Peduli dan Perkuat Solidaritas Sosial
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar tidak sekadar menjadi seremoni perayaan hari jadi. Ml Momentum ini dim...
Metro09 November 2026 15:59
Siapkan Hadiah Rp1 Miliar, Gubernur Andi Sudirman Pacu Persaingan 24 Kabupaten/Kota di PORPROV XVIII Sulsel
BONE, TROTOAR.ID — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyiapkan hadiah total Rp1 miliar bagi tiga kabupaten/kota dengan perolehan p...
Metro09 November 2026 14:32
HUT ke-419 Makassar, Appi Benahi TPA Tamangapa: Dari Gunungan Sampah Menuju Sanitary Landfill
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Tumpukan sampah, bau menyengat, dan kesan kumuh selama bertahun-tahun menjadi wajah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, ...
Daerah09 November 2026 13:37
Bupati Barru Andi Ina Hadiri HUT ke-419 Makassar, Perkuat Sinergi Pembangunan Antardaerah
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar Tahun 2026 yang...