TROTOAR.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyebut jika Pemerintah Kota Makassar Pos pemantauan cob=vis-19 ytng berada di batas kota cuma menghabiskan anggaran.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid, yang menilai dana sebesar Rp 8 miliar untuk pos perbatasan mubazir, sebab langkah yang dilakukan pemkot tidak maksimal
“Kami nilai pos yang berada di wilayah perbatasan cuma akan menghabiskan anggaran sebab, keberadaan pos tidak maksimal,”Katra Hamzah Hamid
Politisi PArtai amanat Nasional (PAN) menyebutkan meski telh didirikan sejumlah pos pemantauan covid-19, namun angka penularan terus terjadi, sehingga langkah pemerintah kota dalam menekan penularan sia-sia belaka.
Olehnya, dia meminta inspektorat untuk terlibat langsung dalam pengawasan anggaran yang akan dan telah digunakan untuk keperluan posko perbatasan.
“Khususnya itu personil, berapa orang ditugaskan karena para petugaslah yang paling banyak memakai anggaran setiap harinya. Jangan sampai pada waktu makan petugas baru ada,” terangnya.
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar itu menilai, sebaiknya anggaran itu digunakan untuk lebih memperketat pengawasan di dalam kota, sebab dibatas kota hanya dikerjakan asal asalan.
“Coba perhatikan yang diperiksa cuma yang naik motor, yang diukur suhu badannya juga cuma yang naik motor, yang naik mobil tidak. Diperbatasan juga kadang kosong dari penjagaan, jadi itu untuk apa disana?,” urai Ketua PAN Makassar itu. (Alam)
Komentar