MAKASSAR, Trotoar.id — Keadilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil menjadi sorotan dalam kegiatan sosialisasi dan bedah buku Sosialisme Islam yang digelar di Sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar.
Kegiatan yang dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKB, Syamsul Rizal, tersebut tidak sekadar membedah pemikiran Islam dan sosialisme, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai relevansi nilai-nilai keagamaan dalam menjawab persoalan ketidakadilan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Tahir Kasnawi, Ketua Dewan Syarikat Islam Sulawesi Selatan, dan dan Bahrul Ulum. Pembahasan mengangkat pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati mengenai hubungan Islam, sosialisme, serta perjuangan mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan.
Syamsul Rizal menekankan bahwa sosialisme Islam tidak semestinya dipahami sebatas gagasan mengenai sistem ekonomi.
Lebih dari itu, sosialisme Islam mengandung landasan moral tentang bagaimana kekayaan dikelola, kesejahteraan didistribusikan, dan hak-hak masyarakat kecil dilindungi.
“Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Kekayaan tidak semestinya hanya berputar pada kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Syamsul Rizal.
Pembahasan tersebut sekaligus menghidupkan kembali pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto melalui karya Islam dan Sosialisme.
Jauh sebelum wacana ekonomi berkeadilan berkembang seperti sekarang, tokoh pergerakan nasional itu telah menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap persoalan sosial.
Persamaan derajat, solidaritas, keadilan, dan keberpihakan kepada kelompok tertindas merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang diperjuangkan Tjokroaminoto.
Gagasan tersebut kemudian berkembang dalam pemikiran sosialisme Islam yang berusaha mempertemukan nilai-nilai agama dengan realitas ekonomi dan ketimpangan sosial.
Dalam buku Sosialisme Islam, keadilan tidak hanya ditempatkan sebagai ajaran normatif, tetapi juga menjadi dasar untuk mengkritisi praktik ekonomi yang melahirkan eksploitasi.
Landasan pemikirannya merujuk pada perintah Al-Qur’an untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri.
Sementara Surah Al-Balad menggambarkan jalan kebajikan melalui tindakan nyata, seperti membebaskan manusia dari perbudakan dan memberi makan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan buruh juga menjadi perhatian penting. Penghormatan terhadap hak pekerja, pemberian upah yang layak, serta penolakan terhadap praktik ekonomi yang hanya menguntungkan pemilik modal menjadi bagian dari gagasan keadilan yang ditawarkan.
Salah satu kritik paling tajam dalam pemikiran tersebut adalah perbandingan antara nilai lebih dalam sistem industri dan praktik riba dalam transaksi keuangan. Keduanya dikritisi ketika menjadi instrumen eksploitasi yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lainnya.
Dari perspektif ini, persoalan kapitalisme bukan semata-mata keberadaan orang kaya atau kepemilikan modal, melainkan praktik eksploitasi, monopoli, dan penumpukan kekayaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial.
Menariknya, sosialisme Islam tidak serta-merta menolak kepemilikan pribadi maupun keberadaan kelompok masyarakat yang kaya. Kepemilikan tetap diakui, tetapi harus berada dalam koridor moral, kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap sesama.
Demikian pula keberpihakan terhadap kaum buruh dan masyarakat kecil tidak berarti membenarkan perjuangan kelas yang menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan.
Prinsip yang dikedepankan adalah kesamaan tujuan dalam memperjuangkan keadilan, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan jalan perjuangan.
Sosialisme Islam dan Relevansinya dengan Pancasila
Pandangan menarik disampaikan Prof. Tahir Kasnawi. Ketua Dewan Syarikat Islam Sulawesi Selatan tersebut menilai pemikiran sosialisme Islam memiliki keselarasan dengan Pancasila sebagai dasar sekaligus ideologi bangsa Indonesia.
Menurutnya, nilai-nilai sosialisme Islam sesungguhnya tercermin dalam keseluruhan sila Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Sosialisme Islam termasuk dalam ideologi bangsa Indonesia yang tertuang mulai dari sila pertama sampai sila kelima,” ujarnya.
Pandangan tersebut menempatkan sosialisme Islam bukan sebagai gagasan yang bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam pemikiran sosialisme Islam.
Relevansi itu semakin kuat ketika melihat sejarah kelahiran sosialisme yang berangkat dari kegelisahan terhadap ketimpangan sosial.
Secara etimologis, sosialisme berakar dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman. Makna tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kehidupan sosial yang dibangun atas prinsip kerja sama.
Namun, sejarah kelahirannya tidak terlepas dari kondisi pahit kaum pekerja di Eropa pada abad ke-19. Saat itu, buruh harus bekerja dalam waktu panjang dengan upah minim, sementara keuntungan industri terkonsentrasi di tangan para pemilik modal.
Kondisi tersebut melahirkan berbagai aliran sosialisme, mulai dari sosialisme utopis, sosialisme negara, sosialisme demokrat, hingga sosialisme keagamaan yang meyakini bahwa cita-cita keadilan dan kesejahteraan juga telah menjadi bagian dari ajaran agama.
Dalam konteks inilah sosialisme Islam menawarkan perspektif berbeda. Keadilan tidak hanya diukur melalui distribusi materi atau besarnya peran negara, tetapi juga melalui nilai moral yang mengikat seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan.
Karena itu, perdebatan mengenai sosialisme semestinya tidak berhenti pada persoalan menerima atau menolak sebuah istilah ideologi. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana keadilan sosial diwujudkan dan sejauh mana sistem ekonomi mampu memastikan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok.
Melalui kegiatan tersebut, PKB menghadirkan ruang diskusi yang tidak hanya berbicara mengenai dinamika politik, tetapi juga menggali pemikiran ideologis yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat.
Bedah buku Sosialisme Islam sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan politik tidak boleh tercerabut dari agenda keadilan sosial. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pemerataan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh rakyat.
Komentar