Trotoar.id,Makassar — Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono menyampaikan pemeriksaan Laporan Hasil Keuangan (LHP) Pemerintah Provinsi tahun 2020.
Pada hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hal yang mengakibatkan Sulawesi Selatan harus meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Salah satunya banyaknya temuan- temuan yang rekomendasi namun belum ditindaklanjuti termasuk dan kas daerah yang tersisa pada tahun 2020 sebesar Rp1.9 M
“Ada beberapa temuan dan rekomendasi serta Kas daerah yang mengakibatkan Sulsel harus meraih opini WDP Bukan WTP,” Kata Wahyu Priyono
Salah satu temuan dan rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti pemerintah adanya beberapa rekomendasi terhitung sejak tahun 2010 hingga saat ini baru 70 persen lebih rekomendasi yang ditindaklanjuti selebihnya tersisa 468 rekomendasi yang belum di sikapi.
Olehnya itu dia berharap pada tahun depan Sulsel bisa meningkatkan hasil pengelolaan keuangan agar kembali dapat meraih opini WTP
“Kita berharap agar ke depan pemerintah Provinsi Bisa kembali meraih WTP, dengan memperhatikan beberapa aspek yang menjadi rekomendasi BPK,” Katanya
Selain itu disampaikan jika pemerintah harus melakukan pembenahan pada sistem pengelolaan keuangan, termasuk menekan pengeluaran yang cukup besar ketimbang pemasukan agar terjadi balance pada pengelolaan keuangan
Sebab saat ini pengeluaran pemerintah provinsi lebih besar dari pada pemasukan yang dilakukan sehingga mengakibatkan defisitnya anggaran pada kas pemerintah daerah saat ini
“Harusnya pemerintah merubah sistem pengelolaan keuangannya, jangan belanja lebih besar dari pemasukan, sehingga berakibat pada defisit kas daerah,” Ucapnya
Sementara menyikapi opini WDP yang diraih pemerintah provinsi saat ini, Plt Gubernur Sulsel menegaskan akan melakukan evaluasi sistem termasuk mengevaluasi pimpinan OPD yang menyebabkan WTP tidak dapat diraih
“Kami akan segera sikapi opini WDP ini, termasuk akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang mengakibatkan tidak dicapainya WTP,” Kata dia
Komentar