Ponakan NA Merengek Minta “Uang” di Pemprov Sulsel

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Jumat, 09 Juli 2021 17:42

Makanan (ilustrasi).
Makanan (ilustrasi).

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Vita, seorang rekanan penyedia barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga keponakan dari Gubernur Nonaktif Nurdin Abdullah (NA). Ia mendatangi Kantor Gubernur Sulsel untuk menagih tagihan utang katering wisata Covid-19.

Vita menyebutkan jika utang Pemprov Sulsel kepada dirinya sebagai penyedia jasa katering nilainya tidak sedikit, hingga mencapai miliaran rupiah.

“Empat bulan tidak dibayarkan, dan kami juga sudah ke BPK dan Inspektorat namun di sana mengatakan tidak ada persoalan, tapi kok kami belum dibayar,” katanya.

Apalagi barang yang digunakan kateringnya untuk memberi makan minum pasien covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Hotel, merupakan barang yang juga dibayar.

Dia juga mengaku jika dirinya sudah mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi leading sektor dari program wisata covid-19.

Di sana dia mendapat informasi jika pembayaran akan dilakukan jika pimpinan telah menyetujui pembayaran tersebut.

“Setahun lancar pembayarannya, baru kali ini begini. Kami Kasi makan ratusan orang, tapi kami tidak dihargai dan pelunasan pun belum dilakukan, kami juga mau hidup dan kami juga hidup orang di luar sana,” katanya.

Program Wisata Covid-19 diberhentikan oleh Plt Gubernur Sulsel, dan dari hasil audit BPK, menemukan adanya pembayaran makan minum yang dibayarkan tanpa bukti pemesanan itu terjadi sejak bulan April hingga Oktober. Nilainya lumayan besar Rp 353 juta.

Hal tersebut terjadi di Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pertanggungjawabannya juga tidak lengkap.

Kemudian, BPK juga menemukan masalah untuk pengadaan makan minum dan pengadaan jasa akomodasi untuk program Wisata Duta Covid tidak dilengkapi dengan kontrak atau surat perjanjian kerja antara pihak hotel dan BPBD.

Dimana pada Audir BPK menemukan pengadaan makan dan minum untuk tim yang bekerja menangani covid-19. Ternyata hanya dipesan melalui aplikasi pesan Whatsapp.

Penunjukan hotel lokasi wisata covid-19 juga berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPJ) yang tidak dilengkapi informasi yang memadai. Antara lain tidak ada waktu rencana penyelesaian pekerjaan dan tata cara pembayaran. (Al/Lrf)

Penulis : Upi

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional25 Juli 2021 22:44
Bupati Lutra Terbitkan Surat Edaran Penerapan PPKM Level 3. Ini 14 Poin yang Wajib Diketahui
Trotoar.id, Luwu Utara --- Bupati Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 360/184/BPBD/VII/2021 tentang Penera...
Metro25 Juli 2021 22:14
Wahab: Komisi D Akan Perjuangkan Intensif Nakes
Trotoar.Id, Makassar - Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir beri atensi khusus pada tunjangan untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) khususnya yang menang...
Daerah25 Juli 2021 17:59
Pemulihan Ekonomi Nasional, Pelaku UMKM Kecamatan Larompong Selatan Ikuti Pelatihan Packaging
Trotoar.idq, Makassar -- Masa pandemi Covid-19 banyak memberikan dampak di berbagai sektor, salah satunya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menenga...