MAKASSAR – Plt Lurah Rappokalling, Muhammad Hatta akhirnya angkat bicara usai diprotes oleh warga atas pelayanannya.
Bahkan warga memasang spanduk di depan kantor lurah dan meminta lurah tersebut diturunkan.
Hatta mengaku tidak tahu menahu atas permasalahan yang dituntut oleh warganya yang berujung pada tuntutan untuk ia dilengserkan.
“Permasalahan ini saya tidak tahu. Tadi pagi kan saya di kantor. Setelah itu saya tanya staf untuk pelayanan, saya tekankan saya akan ke hotel mewakili ibu camat. Tiba di hotel langsung di telpon ada seperti ini. Saya bilang iya. Jangan lakukan apa-apa,” katanya, Rabu, (15/9/2021).
Ia meminta stafnya untuk mendengarkan tuntutan warga karena sulit kata dia untuk berargumen kalau permasalahan nya saja tidak diketahui.
“Terus saya kasih tahu mereka tolong kasih info saya apa-apa di situ yang menjadi tuntutan. Tapi ternyata setelah muncul ada videonya, ternyata yang pelayanan umum,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima trotoar.id, Kamis (16/9).
Ia juga mengaku tidak tahu persis pelayanan apa yang dimaksud warga, karena warga tidak secara spesifik menyampaikan.
“Tidak jelas di situ pelayanan apa. Apakah ada taruhlah spesifikasinya surat apa, saya tidak bisa layani dengan berbagai alasan. Itukan tidak ada spesifiknya. Dia bilang saja tidak ada pelayanan di sini,” utaranya
“Masa tidak ada layanan. Padahal setahu saya selama ini biasa saja seperti kemarin. Hanya memang butuh sedikit waktu karena saya terus terang sampai lima enam kali bolak-balik kecamatan-kelurahan,” sambung dia.
Bahkan, kata Hatta, sejak masuk di Rappokalling yang paling ia tekankan adalah memperbaiki pelayanan ke warga.
“Kalau ada yang emergency (darurat), bawahan masih bisa tandatangan atas nama saya, tapi laporkan kepada saya supaya saya tahu. Tapi kalau hal-hal yang sensitif jangan coba-coba karena membutuhkan dokumen-dokumen lainnya. Perlu penelitian lebih lanjut,” ujarnya.
Ia mengambil contoh surat keterangan bahwa dia janda, maka harus melengkapi dokumen berupa surat nikah dan surat cerai.
“Masa saya bilang janda kalau tak pernah nikah. Setelah nikah mana surat ceraimu baru dibilang janda. Ini contoh terkecil. Itulah persyaratan yang harus dipenuhi. Namun fakta di lapangan kita tahu 1000 macam tujuan masyarakat itu memang harus dilayani. Tapi apakah kita bisa memuaskan semua belum tentu karena kepentingan-kepentingan itu yang tidak bisa terpenuhi secara administratif,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, SDM di kelurahan Rappokalling memang sedikit. Bahkan pejabat struktural kata dia ada lima seharusnya, tapi saat ini cuman ada dua.
Apalagi kata dia jabatannya saat ini merangkap di kecamatan. Jadi biasanya dia absensi pagi di kecamatan baru kemudian ke kantor lurah.
“15 ribu penduduk Rappokalling sesuai data BPS. Itu kategori dia kelurahan yang aktif. Pelayanan tidak pernah kosong. Jadi pada saat pagi kesitu tentu tidak bisa saya keluar sebelum jam istirahat. Kecuali ada perintah khusus,” tuturnya.
Sampai di kecamatan pun biasa kata dia ada yang tiba-tiba menelpon. Sehingga ketika malam ia pulang, Hatta selalu singgah di Kantor Lurah mengecek berkas yang butuh ditandatangani.
“Saya kaget dengan keadaan seperti ini. Dimana ini barang. Objeknya dimana. Siapa juga subjeknya. Kalau bisa silahkan kita buka-bukaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Camat Tallo, Aulia Arsyad membenarkan hal tersebut.
Katanya, warga kurang puas dengan pelayanan kantor kelurahan yang dinilai lambat.
“Itu tadi warga kurang puas dengan pelayanan di Kelurahan, keluhannya mereka karena pelayanan lambat. Mungkin karena tadi puncaknya makanya ada tindakan begitu,” katanya
Sekadar diketahui, dalam beberapa gambar yang beredar, terlihat di pagar kantor lurah terbentang spanduk bertuliskan ‘Turunkan Pak Lurah, Warga Tidak Senang Atas Pelayanannya’ dan ‘Usir Pak Lurah, Warga Rappokalling tidak senang, Good Bye Lurah’. (Alf/Bsr)
Komentar