Trotoar.id, Makassar — Di awal Tahun 2022, partai Demokrat memiliki tren yang cukup signifikan sehingga mengangkat posisi Partai Demokrat pada peringkat ketiga hasil survei yang dilakukan litbang Kompas.
Survei yang di gelar pada 17 hingga 30 Januari melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode menampilkan sistematis bertingkat di 34 provinsi menempatkan elektabilitas PD berada di angka 10.7 persen.
Atas capaian tersebut, ketua DPD PD Sulsel demisioner Ni’matullah mengatakan captain tersebut tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan Ketua Umum serta kader Partai Demokrat.
“Ini bukti jika kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sekitar dua tahun terakhir sangat efektif dan tentunya direspon positif oleh masyarakat Indonesia.” Katanya
Dia juga mengatakan, mas AHY telah mampu mengkonsolidasikan dan mensolidkan kader di seluruh Indonesia, dan sejalan dengan
Langkah dan tujuan utama Partai Demokrat, yang memberikan simpati kepada masyarakat.
Apa lagi l, kata Wakil ketua DPRD Sulsel Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dengan situasi yang tidak mudah.
“Terbukti, malah kita pernah diganggu serius dengan KLB abal-abal, dan kami semua bisa menghadapi dengan baik tanpa cara-cara yang anarkis,” sebut Ulla–sapaan akrabnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menyebutkan angka 10,7% tentunya juga menunjukkan masih besarnya keinginan masyarakat yang tetap menjaga akal sehatnya dan menginginkan hadirnya perubahan dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih rasional dan memihak kepada rakyat.
“Kami di daerah, merasa lebih percaya diri dalam menghadapi event-event politik di masa mendatang. Dengan demikian berkewajiban ikut menjaga trend positif tersebut, bahkan berkontribusi agar survei Partai Demokrat bisa lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang,” lanjut Ni’matullah.
Adapun caranya, menurut Ulla, adalah pengurus dan kader-kader partai terus aktif menjadi bagian yang peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
“Juga yang cukup penting, adalah menjaga supaya tidak ada kader utama partai (khususnya, anggota legislatif dan kepala daerah) yang terjerat kasus-kasus yang fatal dan memalukan, seperti terlibat korupsi misalnya,” kunci Ni’matullah. (*)
Komentar