Trotoar.id, Makassar – Ratusan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) menyuarakan Aspirasinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, senin 14 Maret 2022
Para mantan Ketua RT dan RW yang demisioner, menyampaikan kekecewaan mereka dengan terbitnya peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW. Aturan baru yang diteken oleh Wali Kota Makassar pada 1 Maret 2022.
Aspirasi para Mantan Ketua RT dan RW diterima langsung oleh anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN Hamzah Hamid.
“Apa yang mereka jadi aspirasi kalian akan kami diskusikan cepat untuk mencarikan solusi terhadap apa yang menjadi keluhan mereka,” Kata Hamzah Hamid
Dia juga berharap agar pemerintah Kota Makassar untuk segera melaksanakan Pemilu raya, dan juga berharap agar mereka yang menjabat sebagai Plt adalah orang yang memiliki kapasitas, bukan karena dia bagian dari mantan tim sukses.
Hamzah juga menayangkan jika Ada PLT RT atau RW namun dia merupakan warga yang tidak berdomisili di daerah tersebut maka jelas itu akan menimbulkan kontroversi di tengah tengah masyarakat
“Saya sangat menyayangkan sekali. Perda dan Kemendagri ujung-ujungnya pemilihan. Yang jelas disitu yang melakukan pemilihan adalah warga disitu bukan warga dari luar,” katanya.
Dia menjelaskan, langkah pengangkatan diambil pimpinan pemerintahan. Acuannya, pada peraturan Walikota (Perwali) terkait Pj ketua RT/RW.
Mengenai laporan kejanggalan lantaran ada Pj yang berdomisili di luar wilayah setempat. Termasuk yang sakit-sakitan dan tidak mampu lagi bekerja.
Politisi partai PAN ini memandang lurahnya tak menampung masukan dari masyarakat terkait sosok yang tepat dan layak memimpin mereka.
“Lurah diberikan kewenangan untuk menunjuk pj. Rapi lurah harus mencermati. Memang KTPnya Makassar tapi tidak menetap lagi di Makassar,”
Komentar