Trotoar.id, Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djaffar menyoroti soal rendahnya serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang saat ini belum mencapai 40 persen di triwulan kedua tahun 2022.
Hal itu diungkapkan saat Politisain ANsdem mengisi talkshow yang dialkukans alahs atu stasiun radio Swasta di Makassar yang bertajuk bersama parlemen, yang digelar di ruang podcast sekretariat DPRD Makassar, Jl AP Petterani.
“Dari semua Organisasi Peramgkat Daerah belum ada OPD yang serapan anggaranya mencapai 40 Persen, bahkan ada beberapa OPD yang 11 dapat rapor merah karena serapan anggarannya dibawah 10 persen,” ujarnya, Kamis 14 Juli 2022.
Dia mengaku, fenomena tersebut sudah menjadi ekbiasaan pemerintah karena biasa terjadi saat awal tahun. Faktor penyebab yaitu lambatnya tender proyekk yang dilakukan pemerintah Kota Makassar.
“Kita punya APBD total Rp4,9 triliun, idealnya penyerapan saat ini sudah 50 persen itu kisarannya Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Politisi Nasdem itu mengusulkan pembuatan regulasi baru. Tujuannya, memudahkan penggunaan anggaran dan mempercepat lelang proyek.
“Disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Dinas PU persiapan tender dimulai di bulan 3 jadi harus ada regulasi baru bisa starting nya di Januari,” sambungnya.
Irwan menambahkan, kendala lainnya yaitu administrasi dan pejabat bersikap hati-hati dalam membelanjakan APBD.
“Banyak OPD hati-hati menjalankan program itu sehingga tidak mau mengambil resiko ada faktor gagal lelang karena tidak jadi dikeluarkan,” jelasnya.
Komentar