DPRD Makassar

Budi Hastuti Harap Perusahaan Patuhi Aturan Tentang CSR

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 05 Februari 2024 19:13

Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, mengajukan permintaan kepada perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk mematuhi aturan Corporate Social Responsibility (CSR).
Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, mengajukan permintaan kepada perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk mematuhi aturan Corporate Social Responsibility (CSR).

Trotoar.id, Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, mengajukan permintaan kepada perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk mematuhi aturan Corporate Social Responsibility (CSR).

Demikian disampaikannya saat mengadakan fungsi pengawasan dalam rangka penyebarluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR, di Hotel Royal Bay, Jalan Sultan Hasanuddin, pada Senin (5/2/2024).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa Perda CSR diterbitkan agar perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat di wilayah operasinya, terutama perusahaan besar.

Baca Juga  Di Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Fraksi Gerindera Sebut Keberadaan TGUPP Bebani APBD

“Aturannya sudah jelas, sebagian keuntungan perusahaan itu harus dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Bentuk bantuannya bisa beragam,” ujarnya.

Budi, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dampak dari operasi suatu perusahaan di wilayah masyarakat sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan diminta untuk tidak hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kondisi sekitar.

“Kalau hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan masyarakat, lebih baik berhenti beroperasi. Apalagi jika telah merugikan warga yang ada,” tambahnya.

Baca Juga  Reses di Enrekang, Rusdin Tabi Serap Aspirasi Rakyat

Oleh karena itu, ia meminta perusahaan lebih patuh terhadap Perda CSR dan tidak setengah hati dalam bertanggung jawab kepada masyarakat.

Lurah Tanjung Merdeka, Alam Perdana Ridwan, menyebut salah satu perusahaan yang diharapkan mematuhi Perda CSR adalah PT GMTD atau Tanjung Bunga. Ia berharap GMTD dapat menyerahkan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan ke pemerintah agar dapat dibenahi, karena masyarakat sudah lama mengeluhkan hal tersebut.

Baca Juga  Budi Hastuti Sosialisasi Perda Pengelolaan Rumah Kost

“Sampai saat ini, pihak dari perusahaan GMTD ini seharusnya mengembalikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, tetapi hingga kini belum dilakukan,” keluhnya.

Ketua LPM Jongaya, Muchtar, meminta perusahaan lain yang ingin beroperasi di wilayah masyarakat untuk melengkapi izinnya. Hal ini penting agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

“Perda CSR harus dilaksanakan, begitu juga dengan kelengkapan izin perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus bertanggung jawab secara fokus terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis : ANTI

 Komentar

Berita Terbaru
Politik06 November 2026 16:39
IAS Minta Pengurus Golkar Sulsel Melek Media dan Digital, Jangan Gagap Zaman
JAKARTA, TROTOAR.ID — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), meminta seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di...
Daerah06 November 2026 15:36
Langkah Sidrap Membangun Kesejahteraan Berbuah Anugerah Cita Negeri 2026
JAKARTA, TROTOAR.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, da...
Metro06 November 2026 15:18
TPA Tamangapa Disiapkan Jadi Hutan Kota, Munafri dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat upaya pemulihan lingkungan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Ant...
Metro06 November 2026 15:11
Ketua TP PKK Sulsel Dorong Pembentukan Day Care dan Kelompok Peduli Lansia di Soppeng
SOPPENG, TROTOAR.ID — Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) tidak cukup hanya melalui pelayanan kesehatan. Mereka juga membutuhkan r...