DPRD Makassar

Budi Hastuti Harap Perusahaan Patuhi Aturan Tentang CSR

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 05 Februari 2024 19:13

Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, mengajukan permintaan kepada perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk mematuhi aturan Corporate Social Responsibility (CSR).
Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, mengajukan permintaan kepada perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk mematuhi aturan Corporate Social Responsibility (CSR).

Trotoar.id, Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, mengajukan permintaan kepada perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk mematuhi aturan Corporate Social Responsibility (CSR).

Demikian disampaikannya saat mengadakan fungsi pengawasan dalam rangka penyebarluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR, di Hotel Royal Bay, Jalan Sultan Hasanuddin, pada Senin (5/2/2024).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa Perda CSR diterbitkan agar perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat di wilayah operasinya, terutama perusahaan besar.

Baca Juga  Ketua DPRD Rudianto Lallo Bacakan Sejarah Makassar di HUT ke-415 Kenakan Baju Adat Toraja

“Aturannya sudah jelas, sebagian keuntungan perusahaan itu harus dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Bentuk bantuannya bisa beragam,” ujarnya.

Budi, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dampak dari operasi suatu perusahaan di wilayah masyarakat sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan diminta untuk tidak hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kondisi sekitar.

“Kalau hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan masyarakat, lebih baik berhenti beroperasi. Apalagi jika telah merugikan warga yang ada,” tambahnya.

Baca Juga  Komisi A DPRD Kota Makassar Tinjau Kantor Kecamatan untuk Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Publik

Oleh karena itu, ia meminta perusahaan lebih patuh terhadap Perda CSR dan tidak setengah hati dalam bertanggung jawab kepada masyarakat.

Lurah Tanjung Merdeka, Alam Perdana Ridwan, menyebut salah satu perusahaan yang diharapkan mematuhi Perda CSR adalah PT GMTD atau Tanjung Bunga. Ia berharap GMTD dapat menyerahkan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan ke pemerintah agar dapat dibenahi, karena masyarakat sudah lama mengeluhkan hal tersebut.

Baca Juga  Pengelolaan Keuangan DPRD Makassar Tahun 2020 Bebas Temuan

“Sampai saat ini, pihak dari perusahaan GMTD ini seharusnya mengembalikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, tetapi hingga kini belum dilakukan,” keluhnya.

Ketua LPM Jongaya, Muchtar, meminta perusahaan lain yang ingin beroperasi di wilayah masyarakat untuk melengkapi izinnya. Hal ini penting agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

“Perda CSR harus dilaksanakan, begitu juga dengan kelengkapan izin perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus bertanggung jawab secara fokus terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis : ANTI

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah11 November 2026 21:15
Pemkab Barru Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah, Dekatkan Layanan kepada Masyarakat
BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, dekat, dan berkualitas. Kali ...
Daerah11 November 2026 21:09
Andi Ina Tinjau Bedah Rumah dan Normalisasi Sungai Kaladi, Gotong Royong Warga Jadi Sorotan
BARRU, TROTOAR.ID — Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada program pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Semangat kolab...
Metro11 November 2026 21:06
Empat Keluarga Korban Kebakaran di Sinjai Terima Bantuan Rp60 Juta dari Gubernur Andi Sudirman
SINJAI, TROTOAR.ID — Empat keluarga korban kebakaran rumah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, menerima bantuan kemasyarakatan senilai tota...
Metro11 November 2026 17:50
Pertama Kali Raih Green Card, Geopark Maros Pangkep Buka Jalan Menuju UNESCO Triple Crown
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kabar membanggakan datang dari Sulawesi Selatan. Geopark Maros Pangkep berhasil mempertahankan status UNESCO Global Geopark (...