Trotoar.id, Makassar – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Sistem pemilu 2014 tetap menganut pada sistem pemilu proporsional tertutup
Putusan Mahkamah Konstitusi di bacakan langsung ketua MK Anwar Usman yang di hadiri seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan
Meski MK memutuskan sistem pemilu dilakukan secara terbuka, dalam hakim terjadi dissenting opinion. hakim MK Arief Hidayat mengajukan hal tersebut
Mahkamah Konstitusi (MK) juga berpendapat politik uang dapat saja terjadi di sistem apa pun yang digunakan. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup.
“Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotnensi terjadinya praktik politik uang,” ujar hakim MK Saldi Isra.
Oleh lnya itu, MK meminta 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan.
“Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya,” ujar Saldi.
Diketahui sebagaimana diketahui, gugatan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 itu didaftarkan oleh 6 orang pada 14 November 2022. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Keenamnya yaitu:
1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)
Komentar