Makassar, Trotoar.id – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dalam memastikan pengelolaan Posyandu berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam Apel Pagi Virtual, Senin (7/10), Prof Zudan menegaskan bahwa Dinas PMD harus memaksimalkan program pembinaan dan pelatihan teknis bagi para kader Posyandu di seluruh wilayah Sulsel.
Dinas PMD Sulsel Bertanggung Jawab atas Pembinaan Posyandu
Prof Zudan menegaskan bahwa keberadaan 9.722 Posyandu aktif di Sulsel merupakan aset penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu hamil dan balita.
Dinas PMD, sebagai pihak yang bertanggung jawab, perlu memberikan dukungan penuh untuk memastikan Posyandu aktif dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, seperti penimbangan dan pengukuran balita serta pemantauan kesehatan ibu hamil.
“Posyandu harus terus aktif melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ini membutuhkan dukungan serta pengawasan yang optimal dari Dinas PMD,” ujar Prof Zudan.
Lebih lanjut, Prof Zudan menekankan pentingnya bimbingan teknis bagi para kader Posyandu. Dia meminta agar metode pelatihan diperbarui dengan memanfaatkan teknologi, seperti Zoom meeting, sehingga pelatihan dapat menjangkau lebih banyak kader secara efektif.
Menurutnya, pelatihan kader tidak boleh hanya terbatas pada pertemuan tatap muka, yang selama ini jumlah pesertanya terbatas.
“Dinas PMD perlu memberikan pelatihan secara inovatif kepada ribuan kader Posyandu. Jangan hanya puluhan yang dilatih dalam setahun melalui tatap muka, tetapi gunakan teknologi agar lebih banyak yang bisa mendapat pelatihan,” imbuhnya.
Plh Kepala Dinas PMD Sulsel, AM Akbar, menyampaikan bahwa revitalisasi Posyandu tengah dilakukan dengan revisi SK Tim Pembina Posyandu yang mengintegrasikan beberapa OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.
Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap Posyandu.
“Revitalisasi ini juga mencakup pengembangan Posyandu percontohan di setiap kabupaten/kota. Diharapkan 24 kabupaten/kota dapat mengajukan satu Posyandu sebagai pilot project untuk pengembangan lebih lanjut,” jelas AM Akbar.
Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pembinaan kader Posyandu.
AM Akbar menambahkan, pembinaan teknis kepada kader akan terus ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan serta pendataan keluarga di tingkat desa.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas kader Posyandu untuk melayani masyarakat secara optimal,” pungkasnya. (*)
Komentar