Sengketa Pilkada

Sengketa Hasil Pilkada Pinrang 2024 Resmi Diuji di Mahkamah Konstitusi

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Sabtu, 04 Januari 2025 16:05

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan final terkait gugatan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh Anies Bas Wedar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan final terkait gugatan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh Anies Bas Wedar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Makassar, Trotoar.id – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang terkait hasil perolehan suara Pilkada 2024 kini resmi menjadi perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). P

Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini diajukan oleh pasangan calon (paslon) Ahmad Jaya Baramuli – Abdillah Natsir dan telah terdaftar untuk disidangkan oleh hakim MK.

Ketua KPU Kabupaten Pinrang, Muh. Ali Jodding, menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum paslon, Eko Saputra dan Agus Muliadi.

Baca Juga  Golkar Ingin Paket Jaya Baramuli-Abdillah Natsir Bubar, Parpol Koalisi Jaya-Abdi Bertahan

Gugatan ini berkaitan dengan hasil Pilkada serentak yang digelar pada 27 Desember 2024 lalu.

“Permohonan PHPU sudah terdaftar secara resmi dengan nomor registrasi 123/PHPU.BUP.XXIII/2025. Kami menerima rilis resmi dari MK yang mengonfirmasi pendaftaran perkara ini,” ujar Muh. Ali Jodding.

Selain itu, dokumen resmi MK juga mencantumkan informasi tambahan bahwa gugatan ini terdaftar pada sistem elektronik MK dengan nomor 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Baca Juga  BPN Bantah BBP Masuk Dalam Struktur Tim Prabowo-Sandi

Muh. Ali Jodding menegaskan bahwa KPU Pinrang akan menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.

“Kami akan memberikan dukungan penuh kepada MK dalam proses ini. Sebagai penyelenggara, kami siap mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga berharap semua pihak dapat menerima hasil akhir yang diputuskan oleh MK.

Baca Juga  Tim Hukum IlhamSAH Serahkan Jawaban ke MK

“Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kami berharap apa pun hasilnya dapat diterima dengan baik demi menjaga stabilitas demokrasi di Kabupaten Pinrang,” tambahnya.

Saat ini, KPU Pinrang masih menunggu jadwal persidangan yang akan ditentukan oleh MK untuk memulai pemeriksaan perkara.

Gugatan ini diharapkan dapat diselesaikan secara transparan dan adil sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Penulis : Upiq

 Komentar

Berita Terbaru
Politik22 November 2026 22:10
Teka-Teki Penundaan Musda Golkar Lutra, Ada Apa di Balik Pertemuan Bahlil dan Indah Putri?
JAKARTA, TROTOAR.ID — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara menyisakan tanda tanya. Di tengah belum adanya kepastia...
Daerah22 November 2026 20:22
Kukuhkan IKM-ISA Sidrap, Syaharuddin Alrif Ajak Diaspora dan Intelektual Bersatu Bangun Daerah
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, mengajak seluruh masyarakat dan intelektual asal Bumi Nene’ Mallomo u...
Metro22 November 2026 20:19
Appi Sumbang 1.000 Sak Semen untuk Masjid Resopa, Dorong Jadi Pusat Pembinaan Generasi Qurani
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan Masjid Resopa di Kecamatan Manggala denga...
Metro22 November 2026 20:17
Hadiri Pengajian BKMT, Aliyah Mustika Ilham Ajak Perempuan Jadi Pribadi yang Dirindukan Surga
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengajak kau...