Jakarta, Trotoar.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mekanisme baru dalam pembayaran tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru Daerah.
Dalam sistem terbaru ini, tunjangan akan langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru, tanpa melalui pemerintah daerah.
Peluncuran ini berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) RI, pada Kamis (13/3).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025, yang menggantikan aturan sebelumnya dalam Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023.
Sebelumnya, tunjangan guru daerah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, yang pencairannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Namun, sistem lama ini kerap mengalami keterlambatan, bahkan dalam beberapa kasus bisa mencapai lebih dari tiga bulan.
Melalui mekanisme baru ini, proses pencairan tunjangan akan lebih cepat dan langsung diterima guru tanpa perantara. Tunjangan yang akan diterima guru ASN daerah meliputi:
Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru bersertifikat pendidik.
Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru di daerah terpencil atau berkebutuhan khusus.
Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa sistem baru ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran tunjangan guru.
“Selama 15 tahun terakhir, mekanisme lama sering menyebabkan keterlambatan pembayaran tunjangan. Dengan sistem baru ini, tunjangan akan cair lebih cepat, tepat, dan langsung masuk ke rekening guru tanpa hambatan birokrasi,” ujar Mu’ti.
Berdasarkan data Kemdikdasmen, mekanisme baru ini akan berdampak pada 1.486.964 guru ASN, sementara 392.802 guru non-ASN tetap akan menerima dana melalui Kemdikdasmen.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keuangan negara dikelola dengan baik.
“Kita harus membuat segalanya lebih mudah bagi rakyat. Pelayanan publik harus cepat, efisien, dan bebas dari birokrasi yang berbelit-belit. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.
“Negara yang ingin maju pasti akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, anggaran pendidikan dalam APBN akan tetap menjadi yang tertinggi,” tambahnya.
Peluncuran mekanisme baru ini ditandai dengan penekanan layar monitor oleh Presiden Prabowo, didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta perwakilan guru dari berbagai daerah.
Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan kesejahteraan guru dapat lebih terjamin, pencairan tunjangan lebih cepat, dan dunia pendidikan Indonesia semakin maju.
Komentar