Makassar, Trotoar.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Sulsel yang menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (19/3/2025).
Aliansi Mahasiswa menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan militer ke ranah sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
Mereka juga menyoroti risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyempitan ruang demokrasi, serta kemungkinan kembalinya praktik Dwifungsi ABRI/TNI, yang dianggap sebagai langkah mundur dalam reformasi sektor keamanan.
Selain itu, mahasiswa mengkritik proses revisi yang dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik.
Mereka menuntut agar kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta sejalan dengan prinsip demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Sufriadi Arif menegaskan bahwa DPRD Sulsel selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari elemen kritis bangsa.
Ia menyatakan bahwa masukan yang telah disampaikan akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional agar menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan regulasi.
“Kami memahami kekhawatiran mahasiswa dan akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Prinsip demokrasi harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam revisi UU TNI ini,” ujar Sufriadi.
Diharapkan, melalui dialog terbuka seperti ini, keputusan yang diambil tetap mengedepankan reformasi sektor keamanan serta kepentingan masyarakat luas, tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan demokrasi.
Komentar