MAKASSAR, Trotoar.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya PD Parkir dan PD Pasar.
Juru bicara Fraksi PKS, Hartono, menilai kinerja BUMD perlu dievaluasi menyeluruh karena dinilai belum maksimal. “Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir.
Hal-hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya, Sabtu (5/7/2025).
Selain retribusi parkir, Fraksi PKS juga menyoroti pengelolaan pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional yang belum tergarap optimal akibat lemahnya pengawasan dan sistem pemungutan yang kurang transparan.
PKS mendorong perluasan digitalisasi PAD, integrasi data antar-SKPD, serta audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan.
Hartono juga mengusulkan perluasan kemitraan publik-swasta serta pelatihan intensif bagi petugas pajak dan retribusi.
“Kami menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal kota,” tutupnya. (*)
Komentar