MAKASSAR. TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Penggerak PKK dalam menjalankan program-program prioritas hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Sulsel yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (2/12/2025).
Menurut Sudirman, kekuatan utama PKK terletak pada jaringannya yang menjangkau hingga ke tingkat paling bawah.
Karena itu, sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
“PKK punya struktur sampai ke desa. Maka sinergitas dengan OPD sangat penting. Kita juga sudah punya juknis dan edaran dari Kemendagri mengenai 10 tugas pokok PKK, tinggal bagaimana kita memformatkan kembali program di OPD agar sejalan,” ujar Sudirman.
Ia menjelaskan, OPD yang memiliki irisan tugas langsung dengan PKK antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
Seluruhnya, kata dia, telah diarahkan untuk menyelaraskan program masing-masing dengan agenda PKK.
Sudirman juga menyebut Rakerda sebagai ruang penting untuk melakukan evaluasi terhadap capaian program yang telah berjalan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Evaluasi ini menyeluruh. Kita petakan mana yang sudah berjalan baik, mana yang belum maksimal, bahkan mana yang terkendala karena faktor pelaporan atau regulasi. Semua itu kita identifikasi agar ke depan lebih terarah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menegaskan bahwa beberapa isu sosial masih menjadi fokus utama PKK untuk tahun mendatang, terutama penurunan angka stunting.
“Fokus pertama kami adalah penanganan stunting yang dikerjakan secara intensif melalui Pokja IV. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian besar kami,” ujar Naoemi.
Selain stunting dan kekerasan, kata dia, isu anak putus sekolah dan pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas utama yang dijalankan melalui program di Pokja I dan Pokja II.
Ia turut menyoroti pentingnya edukasi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, mengingat persoalan sampah kini semakin kompleks.
“Masalah sampah ini sangat berkaitan dengan kebiasaan keluarga. Karena PKK bekerja langsung di tingkat rumah tangga dan desa, perubahan perilaku menjadi kunci,” katanya.
Naoemi menegaskan, salah satu strategi utama PKK dalam mengakselerasi program-program tersebut adalah dengan mengaktifkan peran perempuan sebagai motor perubahan di dalam keluarga.
“Pemerintah bisa membuat berbagai program, tetapi jika pola pikir dan kebiasaan di tingkat keluarga tidak berubah, maka dampaknya tidak akan maksimal. Perubahan itu harus dimulai dari rumah,” tegasnya.
Dengan penguatan sinergi bersama OPD, pemutakhiran program, serta penguatan peran masyarakat melalui PKK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis berbagai persoalan sosial seperti stunting, kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta putus sekolah dapat ditekan secara lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Sulsel.
Komentar