TROTOAR.ID, MAKASSAR – Menjelang Pemilu 2019, isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan terkhusus pada kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan calon anggota legislatif dari setiap partai politik.
Prokontra munculnya aturan Pemilu yang mewajibkan 30 persen perempuan membuat partai-partai kewalahan memenuhi, ditambah ketersediaan caleg perempuan yang sangat terbatas.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Selatan, Tobo Khaeruddin, menilai keterwakilan 30 persen tersebut telah menjadi sebuah masalah yang hampir dialami semua partai politik.
Baca Juga :
Menurutnya, partai politik mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan itu, bukan karena tidak memiliki kader perempuan, akan tetapi lemahnya mental dari sosok seorang perempuan untuk bertekad masuk di parlemen.
“Secara mental, yang kita dapati perempuan banyak yang tidak siap untuk berpolitik menuju parlemen,” ujar Tobo.
Dia menjelaskan, meski partai politik secara keseluruhan telah membuat pendidikan politik untuk setiap kader perempuannya, tetap saja kesulitan menciptakan mental politik adalah faktor utama yang didapati.
“Mental perempuan belum siap berpolitik, mereka tidak menyadari pentingnya peran perempuan di dalam parlemen, mereka tidak menyadari dengan permasalahan dari perempuan itu sendiri,” jelasnya.
Tobo pun beranggapan, setiap partai politik harus menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini, bagaimana menumbuhkan kesadaran dan mental politik terhadap perempuan.
“Ini perlu kerja lebih, partai pokitik harus bisa menciptakan pendidikan gender dan politik disetiap tingkatan partai, mulai dari pusat sampai ke ranting, bahkan sampai ke dalam internal keluarga,” pungkasnya. (*)
Komentar