TROTOAR.ID, MAKASSAR — Ketua Fraksi PartaI Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kadir haldi menilai kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang di bentuk Gubernur Sulsel mengakibatkan keharmonisasian Legislatif dan Eksekutive renggang alias gaduh
Apa lagi keinginan tim TP2D untuk tidak membawah pembahasan RAPBD 2019 di tingkat komisi, dianggap bentuk egoisme kepemimpinan yang di tunjukkan ke publik, termasuk menyesalkan adanya oknum TP2D yang melakukan intervensi kepada sejumlah pimpinan OPD.
“Saya berani sebut jika, ada oknum TP2D yang melakukan intervensi dengan mengancam akan mencopotlah hingga oempidanakan pimpinan OPD jika apa yang diajukannya tidak diakomodir,” Jelas Kadir Haldi di ruang kerjanya.
Baca Juga :
Tanggapan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan Fraksi terhadap RAPBD 2019 dalam sidang paripurna DPRD Sulsel siang tadi.
“Beberapa hari terakhir ini ramai di beritakan hubungan antara eksekutif dan legislatif, yang dipicu oleh tindakan oleh oknum yang ada di TP2D, sehingga diharapkan Gubernur bisa menertibkan oknum yang dimaksud,” Rukis tanggapan Fraksi Golkar dalam Pandangan Fraksi yang diserahkan ke Gubernur Sulsel.
Selain itu Fraksi Golkar juga meminta ketegasan kepada Gubernur untuk melaksanakan Pembahasan RAPBD tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.
Diketahui jika kehadiran TP2D merupakan tim yang dibentuk khusus oleh Gubernur Sulsel dan beranggotakan sekitar 44 orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda mulai dari kalangan Akademisi, mantan Kepala Desa, serta Publik Relation (PR) sebuha hotel, yang dianggap tidak memiliki pengalaman dalam mengelola sistem pemerintahan yang diamanahkan kepadanya. (**)
Komentar