TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pansus hak angket DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi terkait proses hasil penyelidikan yang dilakukan pansus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah
Bahkan pansus hak angket menetapkan 7 poin yang menjadi rekomendasi yang kemudian akan dibacakan dalam sidang paripurna DPRD jumat siang besok 16 Agustus 2019 .
“Kita sudah menetapkan rekomendasi, dan ada 7 poin rekomendasi yang kami keluarkan, salah satunya rekomendasi kebijakan aparat penegak hukum (APH), ” Lara Kadir Halid Ketua Pansus hak Angket DPRD Sulsel
Baca Juga :
Rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum, karena pansus menganggap adanya dugaan indikasi tindak pidana Kolusi Korupsi dan nepotisme yang dilakukan dalam proses pemerintahan yang dipimpin mantan Bupati Bantaeng dia periode tersebut.
Hingga kata Kadir dua anggota pansus dari fraksi PKS dan PDIP menolak rekomendasi yang ditetapkan pansus hak angket DPRD Sulsel, dan keduanya cuma menyerahkan pandangan sebagai anggota pansus ke pimpinan Pansus hak angket.
Ariady Arsal (PKS) dan Alimuddin (PDIP) yang menolak rekomendasi pansus hak angket, menyatakan jika penolakan rekomendasi dilakukan keduanya, lantaran mereka menilai jika pansus melewati kewenangan selama proses sidang digelar.
“Kami menolak karena kami menganggap proses sidang pansus telah melampaui kewenangan yang diatur,” Kata Ariady Arsal sembari meninggalkan gedung DPRD Sulsel.
Namun sangat disayangkan pada saat rekomendasi pansus hak angket hendak dibacakan sejumlah awak media yang sejak sore kemarin menanti rekomendasi pansus tidak diperbolehkan mendengar bahkan mengikuti proses pembacaan rekomendasi pansus
Dimana sejumlah awak media diarahkan ke sebuah ruangan untuk menunggu sambil menunggu proses pembacaan rekomendasi selesai dilakukan pansus hak angket DPRD Sulsel (Upi)
Komentar